MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Regulasi dan kesempatan
Demi mewujudkan target tahun 2025 penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen, berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri departemen terkait, hingga kepada daerah sedang dalam proses penyusunan secara komprehensif.
Upaya tersebut sebagai bagian dari mengintegrasikan seluruh industri hilir yang berkaitan dengan kendaraan listrik di Tanah Air untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kendaraan Listrik pada 2019, pemerintah melihat peluang Indonesia menjadi pemain di industri kendaraan listrik karena melihat komponen-komponen pokok untuk baterai, seperti nikel, kobalt, dan mangaan tersedia di dalam negeri.
(Baca juga: Pelabuhan Patimban Dibangun, Industri Otomotif Merapat ke Subang)
Sumber daya ini, menurut Yannes adalah sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di sektor ini. Potensi baterai Indonesia ada di nikel (sekitar 3 miliar ton atau setara dengan 23,7 persen cadangan dunia), kobalt (sekitar 480 juta ton), dan mangan (sekitar 54 juta ton).
Permintaan akan baterai akan segera meningkat pada kisaran tahun 2023-2024. Pertumbuhannya diprediksi dapat mencapai 12 persen pada 2025 dan 23 persen pada 2030. Ini akan jadi salah satu sumber penghasil terbesar devisa negara Indonesia kelak.
Di sisi lain, meskipun berbagai regulasi dan kesempatan emas terbuka, Indonesia masih didominasi dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Masih perlu adanya edukasi hingga sosialisasi mengenai kendaraan listrik agar bisa mendorong minat dan daya beli masyarakat Indonesia.
"Cara membuat harga mobil listrik bersaing di tengah pasar otomotif yang masih didominasi mobil berbahan bakar fosil, saran yang bisa disampaikan, tirulah aneka kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah China ke dalam negerinya sendiri dan sudah terbukti," kata Yannes.
Ia menambahkan, China membangun kebijakan dan strategi kendaraan listrik yang sistematis dan komprehensif demi peningkatan inovasi teknologi tersebut oleh warganya sendiri, bersama dengan penggunaannya oleh industri otomotif lokal. China juga mendorong berbagai kebijakan, termasuk subsidi dan berbagai insentif lainnya, seperti pembebasan BBNKB, PKB, sampai skema pendanaan-perbankan.
Dilanjutkan dengan segera memulai Carbon Tax Based secara sungguh-sungguh yang secara perlahan mulai membatasi penggunaan kendaraan berbasis BBM fosil, hingga mengubah seluruh sistem transportasi publiknya menjadi kendaraan listrik. "Ini membuat harga kendaraan listrik menjadi semakin kompetitif untuk pasar dalam negerinya," ujar Yannes.
Lebih lanjut, kebijakan pemerintah untuk terus mendukung proses manufaktur hingga penyebaran penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri harus tetap terjaga dalam trek yang jernih.
(Baca juga: Pedagang Mobil Bekas Diskon Harga Sampai Rp20 Juta, Ini Penyebabnya)
Lalu, semua rangkaian proses kebijakan yang kini sedang bergulir perlu tetap dikawal agar dapat menjadi portofolio kebijakan yang semakin holistik dan sistem pasar dalam negeri yang semakin kondusif untuk ekosistem kendaraan listrik.
Dan melihat banyaknya kendaraan listrik dan hibrida yang diboyong ke Indonesia pada 2020 -- yang notabene bukan merupakan tahun yang gemilang bagi industri otomotif, bukan tidak mungkin persaingan sehat antara para produsen mobil kian meningkat di tahun 2021.
Terlebih, berbagai kebijakan sudah didorong untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. "Peraturan pemerintah ini sangat disadari oleh kabinet pak Jokowi sebagai kunci kepastian hukum bagi seluruh pelaku bisnis yang akan berinvestasi dalam skala masif pada industri kendaraan listrik ini kelak di Indonesia," kata Yannes.
"Untuk itu, sinergitas antara kementerian dan lembaga terkait penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, hingga penegakan hukum terhadap regulasi yang dibuat," pungkasnya.
(Amril Amarullah (Okezone))