Huawei berulang kali membantah bahwa itu dikendalikan oleh pemerintah China, militer atau dinas intelijen. Pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas pembatasan dalam RUU kebijakan pertahanan.
Undang-undang pertahanan, yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), melarang penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei, dengan alasan masalah keamanan nasional.
Itu termasuk larangan pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal, yang sebelumnya akan mulai berlaku tahun ini.
Baca Juga: Google Melobi AS untuk Berbaikan dengan Huawei
Baca Juga: Huawei Luncurkan Smartphone Maimang 8, Masih Pakai Android
(Ahmad Luthfi)