Pengelola Situs Radikal 'Seruduk' Kantor Kominfo Terkait Pemblokiran

Mahladi juga mengatakan bahwa mereka tidak melanggar aturan dalam pemuatan konten.

Mereka menyampaikan protes dan keberatan karena merasa tidak memuat konten negatif seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Para pengelola situs Islam itu juga menuntut normalisasi atas pemblokiran tersebut sesuai dengan pasal 16 Peraturan Menteri No.19/2014 tersebut dan penghilangan situs dari Trust Positif.

"Ketiga kami juga membuka kesempatan untuk berdialog dengan pihak-pihak yang mengajukan pemblokiran atas situs-situs kami," katanya.

Danrivanto Budhijanto menyatakan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan menyatakan kementerian melakukan pemblokiran atas permintaan BNPT.