Polisi Vietnam dan kantor berita pemerintah telah berulang kali memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan kejahatan, penipuan, dan pelanggaran data di saluran dan grup Telegram.
Telegram, yang bersaing secara global dengan aplikasi media sosial lain seperti Facebook, WhatsApp, dan WeChat, masih tersedia di Vietnam pada Jumat, (23/5/2025).
Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam mempertahankan sensor media yang ketat dan menoleransi sedikit perbedaan pendapat. Negara tersebut telah berulang kali meminta perusahaan seperti Facebook, Google, YouTube, dan TikTok untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna membasmi konten yang dianggap "beracun", termasuk konten yang menyinggung, palsu, dan anti-negara.
Telegram dituduh tidak menerapkan undang-undang yang mengharuskan media sosial untuk memantau, menghapus, dan memblokir informasi yang melanggar hukum, menurut dokumen tersebut.
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa menurut informasi dari kepolisian, "banyak kelompok dengan puluhan ribu peserta dibentuk oleh pihak oposisi dan reaksioner yang menyebarkan dokumen antipemerintah".