Menlu RI: Penerapan AI dan Teknologi Digital Seharusnya Mendukung Demokrasi
JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) seharusnya dapat meningkatkan demokrasi, alih-alih menjadi ancaman. Hal itu disampaikan Menlu RI pada Third Summit for Democracy “AI/Digital Technology and Democracy” di Korea Selatan pada Senin, (18/3/2024).
“Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif, keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas. Daripada menjadi ancaman terhadap demokrasi, AI seharusnya meningkatkan demokrasi dalam penerapannya yang modern,” kata Retno.
Menurutnya perlu ada tiga langkah untuk memastikan tujuan tersebut yakni mendorong tata kelola digital global yang demokratis, menutup kesenjangan digital global, dan memastikan manajemen risiko atau mitigasi risiko secara kolektif.
Langka pertama dilakukan dengan memanfaatkan teknologi transformatif, seperti AI demi kepentingan banyak orang.
“Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Dan Indonesia telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN,” kata Menlu RI.
Untuk mewujudkan langkah kedua, teknologi seperti AI harus diperlakukan sebagai barang publik global, dan negara harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah adil, dan merata.
Meski begitu, Menlu RI mengingatkan bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua.
“Suara negara-negara berkembang, harus menjadi bagian penting dalam pembangunan digital global. Indonesia secara aktif mengambil bagian dalam negosiasi Global Digital Compact dan jalur lain di PBB dan forum internasional,” ujarnya.
Langkah ketiga terkait manajemen dan mitigasi risiko adalah langkah yang sangat penting karena AI bisa menjadi pedang bermata dua.
“Meskipun AI adalah alat demokrasi, bisa digunakan sebagai alat demokrasi, AI juga bisa menjadi alat manipulasi dan disinformasi,” Menlu RI menjelaskan.
“Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital, serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi, dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber.”
Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa hubungan antara demokrasi dan teknologi seharusnya menjadi kekuatan untuk kebaikan. Memastikan tujuan tersebut tercapai adalah tugas tidak hanya pemerintah Indonesia, tetapi semua pihak di seluruh dunia.
(Rahman Asmardika)
