Urai Kemacetan di Jakarta, Ahok Gandeng Waze.com

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan waze.com guna mengetahui kondisi lalu lintas, terutama titik-titik macet yang terjadi di Ibu Kota. Kerjasama ini juga sebagai komunikasi antara petugas di lapangan dengan gubernur, walikota atau pejabat lainnya.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok mengatakan bawa melalui sistem teknologi internet yang terintegrasi, pastinya negara maupun waze.com bisa diuntungkan.

"Saya pikir bisa diuntungkan ya, ada 10 kota di dunia yang kerja sama dengan mereka, bisa saling dapat informasi. Minimal kita enggak perlu bangun Intelligence Traffic System yang bertriliun-triliun rupiah. Ini ada program, gratis, tinggal masuk saja," ungkap Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Dengan adanya informasi tersebut, Ahok ingin jajaran Dinas Perhubungan tak lagi mengawal Gubernur, Wali Kota, ataupun pejabat pemprov lainnya. Melainkan, lebih meengurus lalu lintas jalan.

"Makanya saya juga bilang ke Pak Akbar (Kadis Perhubungan), saya enggak mau lagi Dishub itu motornya ngawal Gubernur, Ngawal Wali Kota, sementara jalan enggak diurus. Harusnya petugas itu kalau kita mau lewat, dia mesti ngamanin titik-titk mana macet, bukan ngawal kita dengan nyetop-nyetopin mobil orang, lalu sudah kita pergi dicuekin, tambah macet karena kita habis lewat, tambah konyol kan," terangnya.

Sebab itu, mantan Bupati Belitung Timur ini akan memulai menghilangkan aturan pengawalan oleh Dishub pada pejabat Pemprov DKI.

"Nah makanya ini yang saya bilang mulai dari kita saja. Enggak ada lagi pengawalan. Nah motornya (Dishub) dipakai buat apa? Buat kawal kalau terjadi ada kebakaran (kawal mobil pemadam), kawal ambulans, kawal bus tingkat. Itu lebih benar," tegasnya.

Saat merujuk pada Undang-undang tentang Lalu lintas, suami Veronica Tan itu menjelaskan bahwa yang membutuhkan pengawalan hanyalah seorang Presiden.

"Sebenernya yang perlu dikawal itu hanya Presiden atau tamu pemerintah. Yang berhak ngawal itu polisi. Banyak yang salah, mesti kita perbaiki. Namanya Jakarta lah, yang salah jadi benar, yang bener enggak jelas jadi salah," tandasnya.