Truk Listrik Siap Mengaspal di Tanah Air, Pengamat Harapkan Pemerintah Reformulasi Penerima Subsidi

JAKARTA - Pemerintah kini kembali mengenjot penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Regulasi pun kembali disesuaikan, guna bisa menjangkau semua kalangan masyarakat.

Sejauh ini subsidi kendaraan elektifikasi yang telah digelontorkan baru untuk mobil, motor dan konversi motor listrik serta bus listrik.

Untuk segmen kendaraan komersial seperti truk belum mendapatkan perhatian, padahal secara potensi sangat besar.

Merespons hal itu, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, menegaskan pemerintah perlu reformulasi ulang kriteria penerima manfaat subsidi.

"Lebih baik tidak ada subsidi motor listrik karena hanya dinikmati kalangan orang berpendapatan menengah ke atas saja," Kata Huda kepada Okezone, Jumat (18/8/2023).

"Baiknya itu lebih digunakan untuk insentif-insentif yang berhubungan dengan masyarakat miskin seperti pengembangan usaha mikro atau insentif bagi sektor pertanian," tuturnya lebih lanjut.

Menurut pandanganya, subsidi kendaraan listrik seharusnya bukan ditujukan ke pengguna konsumen akhir. "Tapi ke mobil niaga karena sifatnya untuk operasional pengantaran barang," jelasnya.

"Namun kendalanya pasti ada di pengisian baterainya dimana mobil niaga ini kan perlu cepat dan mungkin menempuh jarak cukup jauh. Kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di setiap daerah maka sangat penting plus pada durasi pengisiannya," ungkapnya lagi.

Sehingga menjadi catatan penting, untuk bisa menghadirkan SPKLU yang lebih memadai dan berteknologi canggih guna memperkuat laju kendaraan niaga.

"Kalau lama ya mobil listrik niaga akan kalah sama yang bahan bakar fosil. Jadi tantangannya di situ, kecuali di setiap dealer tersedia ganti baterai seperti beberapa motor listrik yang bisa ganti," tuturnya.