TIRANA - Pemerintah Albania telah menyetujui larangan TikTok selama satu tahun di negara tersebut, demikian diumumkan Menteri Pendidikan Ogerta Manastirliu. Langkah tersebut bermula dari meningkatnya kekhawatiran dalam pemerintahan atas kekerasan dan perundungan di platform tersebut, khususnya di kalangan anak-anak.
Larangan tersebut pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Albania Edi Rama pada akhir Desember, tak lama setelah penusukan fatal seorang anak sekolah berusia 14 tahun oleh sesama siswa setelah pertengkaran di media sosial. Larangan tersebut akan berlaku dalam beberapa hari, demikian diwartakan RT.
Rama mengatakan pada Kamis, (6/3/2025) bahwa persetujuan pembatasan tersebut menyusul konsultasi dengan sekira 65.000 orang tua, banyak di antaranya mendukung penutupan atau pembatasan akses ke platform tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah sedang dalam "dialog positif dengan perusahaan," dan bahwa perwakilan TikTok akan segera mengunjungi negara tersebut untuk menawarkan "serangkaian langkah untuk meningkatkan keamanan bagi anak-anak."
Pejabat Albania sedang menghubungi TikTok tentang penerapan alat untuk mengatur akses anak-anak ke platform tersebut dan membatasi konten yang berbahaya, kata Manastirliu, mengomentari tindakan tersebut.
Menurut menteri tersebut, larangan tersebut akan tetap berlaku hingga platform tersebut menerapkan filter yang diperlukan, seperti kontrol orangtua dan verifikasi usia, serta menambahkan bahasa Albania ke aplikasi tersebut.
TikTok menyatakan penolakannya terhadap potensi larangan tersebut ketika ide tersebut pertama kali dilontarkan pada Desember. Menurut AP, perusahaan tersebut mencari "kejelasan mendesak dari pemerintah Albania," dengan alasan bahwa baik korban penusukan yang berakibat fatal maupun penyerang tidak menggunakan platform tersebut.
Albania mengajukan keanggotaan Uni Eropa (UE) pada 2009 dan diberikan status kandidat UE lima tahun kemudian. Blok tersebut mengadakan konferensi antarpemerintah pertamanya dengan Albania pada 2022.
TikTok dan mitranya dari China, Douyin, dikembangkan oleh ByteDance, sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Asal usul platform yang populer secara global ini dari China telah menarik perhatian dari banyak pemerintah Barat.
Awal minggu ini, pengawas perlindungan data Inggris mengatakan sedang menyelidiki bagaimana aplikasi tersebut menggunakan informasi pribadi anak berusia 13 hingga 17 tahun untuk membuat rekomendasi konten.
AS saat ini sedang mencoba memaksa perusahaan induk TikTok untuk melepaskan operasinya di Amerika, dengan alasan masalah keamanan nasional. ByteDance menghadapi tenggat waktu 5 April untuk mematuhinya.
Platform tersebut juga sedang diselidiki di UE atas tuduhan bahwa platform tersebut digunakan dalam kampanye yang mendukung kandidat presiden independen Rumania, Calin Georgescu.
(Rahman Asmardika)