Uni Eropa Minta Bos Apple Buka Akses Ekosistem untuk Pesaingnya, Kenapa?
BRUSSEL - Kepala Industri Uni Eropa, Thierry Breton meminta CEO Apple, Tim Cook, untuk membuka akses ekosistem Apple kepada para pesaingnya. Permintaan itu disampaikan oleh Breton setelah bertemu dengan Cook di Brussels, Belgia.
Permintaan Breton mengacu pada aturan baru Digital Markets Act (DMA), yang bertujuan untuk memberi kesempatan bersaing lebih sehat bagi perusahaan-perusahaan teknologi untuk menghadapi dominasi besar para raksasa teknologi dunia, seperti Apple, Google, Meta, hingga Microsoft.
Berdasarkan undang-undang baru tersebut, perusahaan harus memberikan akses kepada pengguna bisnis ke data mereka dan membuat layanan pesan mereka dapat dioperasikan di platform lain. DMA melarang raksasa teknologi mendominasi dengan layanan mereka sendiri, dan tidak boleh lagi mencegah pengguna menghapus aplikasi yang diinstal sebelumnya secara otomatis.
“Pekerjaan berikutnya bagi Apple dan perusahaan teknologi besar lainnya, berdasarkan DMA adalah membuka pintu bagi para pesaing,” kata Breton dikutip dari Reuters, Selasa (26/9/2023).
“Baik itu dompet elektronik, browser, atau toko aplikasi, konsumen yang menggunakan Apple iPhone harus bisa mendapatkan manfaat dari layanan kompetitif dari berbagai penyedia,” jelasnya.
Apple sendiri belum memberikan komentar apapun terkait rencana tersebut. Mereka berdalih menutup ekosistem Apple atas alasan keamanan dan privasi.
Namun hal itu langsung dibantah oleh Breton. Dia justru berharap aturan main ini dapat mendorong inovasi dari pengembang lainnya, sekaligus menghindari praktik monopoli.
“Peraturan Uni Eropa mendorong inovasi, tanpa mengorbankan keamanan dan privasi,” jelasnnya.
Lebih lanjut, UU Pasar Digital tersebut akan berlaku untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro, pendapatan tahunan 7,5 miliar euro dan memiliki setidaknya 45 juta pengguna per bulan.
Disebutkan juga bahwa pelanggar aturan DMA bisa dikenai denda hingga 10% dari pendapatan global tahunan mereka, dan sebanyak 20% untuk pelanggaran berulang.
(Saliki Dwi Saputra )
