Posting Ujaran Kebencian di Twitter Kini Bakal Dapat Label Ini
TWITTER memang menjadi salah satu media sosial yang banyak menyebarkan ujaran kebencian. Sudah banyak korban baik tokoh politik, artis hingga masyarakat umum yang terjerat UU ITE kala itu, lantaran tidak bijak dalam bermain Twitter.
Tidak hanya di Indonesia, ujaran kebencian di Twitter dialami hampir di seluruh dunia. Amerika contohnya, Twitter bahkan mensuspend akun Donald Trump, lantaran dianggap memberikan hoax dan ujaran kebencian.
Oleh karena itu, Twitter pun kini Twitter mulai menerapkan batas visibilitas tweet, atas kemungkinan pelanggaran kebijakan perilaku ujaran kebencian atau pelanggaran. Perusahaan milik Elon Musk tersebut akan mulai memberikan label untuk tweet yang diyakini melanggar aturan.
Ketika Twitter mendeteksi tweet yang mungkin melanggar kebijakan, media sosial berlogo burung biru tersebut akan membatasi jangkauan postingan tersebut, dan menerapkan label bertuliskan 'Visibilitas terbatas: tweet ini mungkin melanggar aturan Twitter terhadap perilaku kebencian'.
Terkait hal itu, pihak Twitter dikabarkan berencana memperluas label untuk memasukan lebih banyak jenis pelanggaran kebijakan, dalam beberapa bulan ke depan.
Seperti yang dilansir dari laman engadget, Twitter mengatakan, bahwa pihaknya bisa membatasi visibilitas tweet pelanggar aturan, dengan mengecualikannya dari hasil pencarian untuk kamu dan timelines following.
Tweet semacam itu bisa diturunkan peringkatnya dalam balasan, dan mungkin tidak bisa dibalas, di-retweet, di-bookmark maupun disematkan ke profil.
Twitter mencatat, bahwa kemungkinan salah memberi label tweet sebagai salah satu aturan yang melanggar, sehingga penulis tweet semacam itu, bisa secara efektif mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan memberikan feedback.
Tapi, pihak Twitter mengatakan, kemungkinkan mereka tidak mengakui feedback atau memulihkan jangkauan bila tweet yang diluncurkan jelas-jelas melanggar aturan.
Meski begitu, Twitter akan mengambil pendekatan moderasi yang lebih longgar di bawah kepemilikan Elon Musk, karena telah mengadopsi filosofi 'Kebebasan berbicara, bukan kebebasan menjangkau'. Contohnya, tentang pembaruan kebijakan perilaku kebencian, seperti mencabut larangan misgendering dan deadnaming transgender.
(Martin Bagya Kertiyasa)
