Pengamat: Subsidi Tak Cukup Ciptakan Pasar Kendaraan Listrik, Ini Alasannya
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pemberian insentif pada kendaraan listrik tidak akan serta merta membentuk pasar kendaraan listrik tanpa dukungan infrastruktur.
Insentif yang dimaksud Fahmy tersebut adalah stasiun pengisian listrik. Menurutnya, infrastruktur tersebut harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dari pembentukan ekosistem kendaraan listrik.
Fahmy menyebut, tugas terkait infrastruktur tersebut dapat dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia menilai, perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini punya komitmen pada infrastruktur kendaraan listrik.
“PLN sebagai satu-satunya penjual setrum harus mempunyai komitmen untuk mendukung kendaraan listrik di Indonesia,” kata Fahmy dikutip dari Antara, Minggu (9/4/2023).
Fahmy mengungkapkan, berdasarkan data yang ada. Infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia hingga tahun 2022 telah mencapai 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Sedangkan jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) sudah mencapai 1.056 dan 6.705 Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU). Pemerintah juga berencana menambah 750 SPKLU, 3.000 unit SPBKLU dan 15.000 unit SPLU.
Ia juga meminta PLN harus berkomitmen secara konsisten mengupayakan migrasi dari penggunaan batu bara ke energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan begitu, lanjut dia, bakal tercipta zero carbon pada 2060 setelah tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu ke hilir.
(Citra Dara Vresti Trisna)
