Twitter Akan Berikan Label untuk Akun Pejabat Pemerintah
JAKARTA - Mengikuti kebijakan serupa seperti Facebook dan YouTube, kini Twitter akan melabeli akun pejabat pemerintah dan outlet media yang berafiliasi dengan negara. Label ini sudah diterapkan oleh Twitter tetapi akan diluncurkan secara bertahap.
Dikutip Theverge, label diterapkan untuk pejabat dari China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Selain itu, Twitter juga akan berhenti merekomendasikan tweet dari media yang berafiliasi dengan negara.
Twitter mengatakan label akan memberikan konteks untuk membantu pengguna membuat keputusan. Peluncuran label ini hanya berfokus pada akun yang mewakili "suara negara-bangsa di luar negeri" dan kemungkinan akan terlibat dalam diskusi geopolitik di Twitter.
Misalnya seperti ini, Departemen Luar Negeri AS memiliki label, sedangkan Departemen Keuangan tidak. Twitter juga tidak akan memberi label kepada akun pribadi untuk kepala negara.
Baca juga: Proses Penciptaan Manusia Dijelaskan dalam Alquran
Sedangkan kategori media yang berafiliasi dengan negara mencakup saluran di mana pemerintah "menjalankan kontrol atas konten editorial melalui sumber daya keuangan, tekanan politik langsung atau tidak langsung, dan / atau kontrol atas produksi dan distribusi".
Twitter sudah melarang media yang berafiliasi dengan pemerintah untuk membeli iklan Twitter, dan sekarang Twitter akan memperkuat outlet ini, (termasuk di timeline beranda, pemberitahuan, dan pencarian).
(Ahmad Luthfi)
