Huawei dan ZTE Dilarang Ikut Uji Coba Jaringan 5G di India?

Pernita Hestin Untari , Jurnalis-Senin, 17 September 2018 |16:14 WIB

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Beberapa vendor ponsel diundang untuk ambil bagian dalam uji coba 5G dengan operator di seluruh India. Vendor tersebut di antaranya Nokia, Ericsson, Cisco, dan Samsung.

Namun sayangnya, laporan dari ET Telecom, vendor asal China seperti Huawei dan ZTE tidak masuk dalam daftar perusahaan yang diperkenankan mendukung jaringan 5G di China.

Dilansir dari laman ZDNet, Senin (17/9/2018), Departemen Telekomunikasi India telah menyetujui Ericsson untuk mendirikan laboratorium 5G di India, pada Juli 2018. Kemudian, Nokia, Cisco, dan Samsung bekerjasama dengan pemerintah dalam menguji penggunaan jaringan 5G di seluruh wilayah India.

"Kami telah menulis kepada Cisco, Samsung, Ericsson, dan Nokia, dan penyedia layanan telekomunikasi untuk bermitra dengan kami untuk memulai uji coba berbasis teknologi 5G, dan mendapat respon positif dari mereka," kata sekretaris telekomunikasi Aruna Sundararajan kepada ET Telecom.

Dia menambahkan, "Kami telah mengecualikan Huawei dari percobaan ini."

Laporan ini menyusul Huawei dan ZTE yang dilarang oleh Pemerintah Australia untuk menyokong 5G. Alasannya karena masalah keamanan nasional yang berasal dari kekhawatiran campur tangan pemerintah asing dalam infrastruktur komunikasi kritis.

Huawei sebelumnya juga telah mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Australia. Pihak Huawei mengatakan jika alasannya itu tidak didasarkan pada fakta atau hasil dari proses yang transparan. Akan tetapi termotivasi oleh ketidakstabilan politik berkat pertikaian di partai Liberal.

"Keputusan pemerintah Australia untuk memblokir Huawei dari pasar 5G Australia adalah motif politik, bukan hasil dari proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta, transparan, atau adil. Hal ini tidak selaras dengan kepentingan jangka panjang rakyat Australia, dan menyangkal bisnis dan konsumen Australia memiliki hak untuk memilih dari teknologi komunikasi terbaik yang tersedia," kata pihak Huawei.

Huawei menambahkan bahwa spekulasi tentang kekhawatiran keamanan nasional dan operasi hukum di China juga belum diselidiki dengan baik.

"Menafsirkan hukum China harus diserahkan kepada ahli hukum yang berkualifikasi dan tidak memihak. Huawei telah menyajikan kepada pemerintah Australia dengan analisis pakar pihak ketiga yang independen mengenai undang-undang China yang dipermasalahkan. Undang-undang China tidak memberi pemerintah wewenang untuk memaksa perusahaan telekomunikasi untuk memasang backdoors atau penyadap, atau terlibat dalam perilaku yang mungkin membahayakan peralatan telekomunikasi negara lain," kata Huawei.

Lebih lanjut, Huawei menambahkan, "Pemahaman yang keliru dan sempit tentang hukum di China seharusnya tidak menjadi dasar untuk kekhawatiran tentang bisnis Huawei. Huawei tidak pernah diminta untuk terlibat dalam pekerjaan intelijen atas nama pemerintah manapun. Tindakan pemerintah Australia merusak prinsip-prinsip persaingan dan non-diskriminasi dalam perdagangan yang adil".

Sementara itu, pemerintah Australia berpegang pada Reformasi Keamanan Sektor Telekomunikasi (TSSR).

Undang-undang TSSR, yang diperkenalkan oleh mantan Jaksa Agung George Brandis ke Parlemen pada November 2016, memaksa operator untuk melindungi jaringan mereka dari akses tidak sah atau gangguan untuk tujuan keamanan.

Selain itu, operator juga diharapkan untuk melaporkan setiap perubahan pada layanan, sistem, atau peralatan mereka yang dapat memiliki efek merugikan material pada kemampuan mereka untuk mematuhi tugas ke Departemen Jaksa Agung (AGD).

Tidak hanya sampai di situ, pemerintahan Presiden Donald Trump juga telah menindak keterlibatan China di bidang teknologi Amerika, termasuk dengan rancangan undang-undang yang melarang penjualan teknologi keamanan nasional yang sensitif ke China dan menghalangi pemerintah atau kontraktor untuk membeli peralatan dan layanan telekomunikasi dari Huawei dan ZTE.

ZTE

(Ahmad Luthfi)