Ahok Bahas Polusi Udara Jakarta yang Memburuk, Soroti BBM Kualitas Rendah

JAKARTA – Polusi udara di Jakarta kian mendapat sorotan, karena telah melebihi ambang batas aman yang ditentukan WHO.

Merespons hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan polusi udara bisa terjadi akibat penggunaan BBM kualitas rendah.

Pasalnya, BBM kualitas rendah membuat pembakaran di dalam mesin bermotor tidak sempurna sehingga hasilkan emisi sangat tinggi.

“Sebetulnya, dulu kita cabut (BBM) Premium lu pada teriak. Itu Premium jelas kotor kan, Pertalite juga nggak sesuai,” kata Ahok saat ditemui di GIIAS 2023, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, BBM dengan kualitas rendah seharusnya dihapuskan dan Pertamina hanya menjual bahan bakar dengan oktan atau RON di atas 90.

Selain itu, menurutnya Pertamina juga harus sudah menjual bahan bakar terbarukan.

“Makanya saya bilang sama Pertamina, kita punya Pertashop begitu banyak. Kenapa inflasi itu tinggi di rumah tangga? Terutama di energi rumah tangga dan transport, selain ada avtur, kita sudah bisa bikin bioavtur, Pertamina sudah bisa bikin 100 persen,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan penyaluran subsidi BBM harus lebih tepat sasaran. Ahok menyoroti penyaluran BBM jenis Pertalite yang dijual dengan harga lebih tinggi oleh pedagang bensin eceran.

“Masalah sekarang, orang beli bensin Pertalite karena subsidi, solar subsidi di SPBU, bawa ke kampung, jadi Pertamini, nggak ditutup-tutup. Pertamini jual lebih mahal. Rakyat beli mahal dengan kualitas yang rendah. Kalau kita jual Pertamax, di kota ini nggak ada Pertalite, Solar subsidi, semua dipindahin ke Pertashop ke daerah-daerah,” ucapnya.

Menurut Ahok, BBM jenis Pertalite seharusnya dijual di pedesaan karena peredaran kendaraan yang jumlahnya lebih sedikit. Itu diyakini dapat mengurangi emisi yang diakibatkan oleh BBM berkualitas rendah dengan hanya menjual Pertamax di perkotaan. 

“Kan daerah udara lebih bersih, lebih gampang, jumlahnya (kendaraan) nggak padat, jadi di kota nggak ada (Pertalite). Saya juga tinggal di desa, atau di kelurahan ini kan nggak mungkin kita tinggal di kabupaten, nggak ada di dalam kelurahan, ya sudah pindahkan ke daerah sehingga subsidi tepat sasaran. Kalau itu tepat sasaran, daya beli masyarakat naik,” tuturnya.

(Imantoko Kurniadi)