Mitsubishi Ragu Hadirkan Xpander dan XForce Hybrid di Indonesia, Kenapa?

JAKARTA - Mitsubishi Xpander Hybrid untuk pertama kalinya bakal diperkenalkan di Thailand, langkah ini diambil karena Negeri Gajah Putih dianggap lebih memiliki penerimaan dan program yang baik terhadap kendaraan listrik.

"Xpander Hybrid tentu akan dikenalkan, tapi kami akan kenalkan di Thailand karena ada insentif program di Thailand. Tapi baru-baru ini kami melihat Indonesia banyak orang ingin membeli model hybrid," kata Takao Kato, Representative Executive Office President and CEO.

"Kami mencoba melihat ini dulu bagaimana hybrid bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jika model hybrid diterima dengan baik maka kemungkinannya sangat bisa (menjualnya), tapi saat ini belum ada tanggal pasti untuk peluncuran Xpander hybrid di Tanah Air," ucapnya lebih lanjut.

Hal yang sama juga berlaku untuk Mitsubishi XForce Hybrid, Indonesia belum jadi pilihan sejauh ini, dan lebih memilih negara lain untuk membawa mobil-mobil elektrifikasi jenis hybridnya itu.

"Jadi memang Mitsubishi XForce versi hybrid akan hadir dan diperkenalkan ke negara lain terlebih dahulu," kata Takao

"Untuk Indonesia belum yakin mengenai soal penerimaannya (mobil hybrid). Tapi jika penjuaan mobil hybrid meningkat, akan juga dipertimbangkan lebih lanjut," ucapnya.

Sebagai catatan untuk lini elektrifikasi, Mitsubishi memang bisa dibilang tertinggal dengan para rivalnya yang telah memproduksi mobil hybrid secara lokal. Sebut saja Toyota Cross Hybrid, Kijang Innova Zenix Hybrid, Suzuki Ertiga Hybrid, XL 7 Hybrid, hingga Wuling Almaz Hybrid.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mempertimbangkan untuk memberi insentif pada mobil hybrid. Pasalnya, kendaraan dengan teknologi ini tak dipungkiri ikut membantu mengurangi emisi karbon.

Menurut Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, pengurangan emisi karbon pada mobil hybrid mencapai 75 gram per km.

Tapi, untuk memberikan insentif, pemerintah perlu melakukan pengecekan pada setiap produk untuk menentukan ambang rata-rata sebagai acuan penurunan emisi. 

“Pemberian (insentif tambahan) itu ada dasar. Dasarnya saya kira carbon reduction-nya berapa. Juga cara subsidi yang tepat supaya kami tidak diprotes memberi subsidi ke orang kaya,” kata Taufiek di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).

"Kami tidak tahu perusahaan A, B, C, D, produknya A, B, C, D. Makanya kami perlu satu sensus. Perusahaan itu punya produk apa, lalu yang bisa kita gunakan untuk nasional itu seperti apa. Kita benchmark dari negara lain. Misalnya dari Eropa,” ucapnya.

(Imantoko Kurniadi)