Indonesia Jadi Referensi Kebijakan USO di Negara-negara ASEAN
Namun demikian, Menteri Kominfo yakin jika program yang diterapkan di Indonesia bisa digunakan untuk menyelesaikan tantangan pemerataan internet cepat. “Ini yang mau dishare ke sesama negara ASEAN bagaimana meng-address masalah broadband connectivity dan internet connectivity,” ujar Rudiantara.
Menurut Menteri Rudiantara operator telekomunikasi tidak tertarik dalam membangun daerah terpencil yang tidak feasible secara bisnis. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia membangun pemerataa akses internet broadband melalui dana Universal Service Obligation (USO). Dana itu, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 17 tahun 2016 dipungut dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen.
Menteri Rudiantara menjelaskan kebijakan USO dari berbagai aspek seperti intervensi pemerintah, skema implementasi, sumber daya manusia, tata kelola, pilihan teknologi, skema keuangan, dan masa depan pengembangan TIK di Indonesia.
“Kita share ke mereka mengenai Program Palapa Ring yang menggunakan kebijakan USO, juga satelit yang menggunakan separuh dana USO. Cara mengeksekusinya dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kalau di Malaysia yang melakukan procurement bukan BLU seperti BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) tetapi MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commision) yang masih bagian dari regulator,” ungkapnya.
Selain Palapa Ring, Indonesia juga telah membangun satelit multifungsi dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS). Bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), satelit dirancang untuk memiliki kapasitas throughput 150 Gigabits per second (Gbps).
