Pemanfaatan teknologi AI ini mempermudah proses penerapan tahapan RIA dalam penyusunan regulasi. https://ototekno.okezone.com/read/2026/11/11/16/3253432/manfaatkan-teknologi-kemenkum-kembangkan-prototipe-ai-untuk-nilai-dampak-regulasiidhttps://ototekno.okezone.com/read/2026/11/11/16/3253432/manfaatkan-teknologi-kemenkum-kembangkan-prototipe-ai-untuk-nilai-dampak-regulasihttps://ototekno.okezone.com/read/2026/11/11/16/3253432/manfaatkan-teknologi-kemenkum-kembangkan-prototipe-ai-untuk-nilai-dampak-regulasiRabu 11 November 2026 15:16 WIBRahman Asmardikallustrasi. https://img.okezone.com/content/2026/11/11/16/3253432/llustrasi-xY8T_large.jpegJAKARTA — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum (Kemenkum) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu penyusunan regulasi dan menganalisis dampak yang mungkin ditimbulkan. Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan prototipe Pedoman Analisis Dampak Regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) berbasis AI. RIA, yang diluncurkan pada Forum Nasional Pembangunan Hukum, 15 Oktober 2026, merupakan pedoman hasil kerja sama Ditjen PP Kemenkum dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Pedoman ini menjadi acuan untuk menilai kebutuhan dan dampak suatu peraturan sebelum ditetapkan. Penyusunan pedoman ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dalam prinsip RIA yang dikembangkan OECD, pemerintah perlu merumuskan masalah secara jelas, mendengar pihak yang terdampak, dan membandingkan beberapa pilihan penyelesaian. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjelaskan mengapa suatu peraturan perlu dibentuk atau mengapa perbaikan layanan justru lebih tepat untuk mengatasi persoalan masyarakat. Selama ini, penyusun peraturan masih menerapkan tahapan RIA secara manual, yang dilakukan oleh tim dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen, mengolah data, dan merangkum masukan masyarakat sebelum dapat membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan. Untuk mempermudah proses tersebut, Sekretaris Ditjen PP, Dr. Muhammad Akram, menggagas pemanfaatan AI dalam tahapan RIA. Ditjen PP kini tengah menyusun prototipe alat bantu tersebut dan akan terus mengembangkannya agar AI dapat dimanfaatkan pada setiap tahapan analisis sesuai dengan pedoman RIA. Dalam kajian layanan perizinan, misalnya, AI diharapkan dapat membantu tim mengelompokkan keluhan pemohon dan membandingkan dampak dari dua pilihan, yakni menyederhanakan persyaratan atau memperbaiki pertukaran data antarinstansi. Tim penyusun tetap bertanggung jawab memeriksa data dan menguji perkiraan waktu serta biaya yang dapat dihemat sebelum menyampaikan rekomendasi. Bagi perancang peraturan, alat bantu ini diharapkan memudahkan penyusunan kajian. Bagi pengambil keputusan, hasilnya dapat memperjelas siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya. Masyarakat pun dapat lebih mudah memahami alasan di balik suatu usulan dan menilai dampaknya terhadap kehidupan mereka. Melalui pengembangan ini, Ditjen PP mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diukur manfaatnya setelah berlaku. JAKARTA — Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum (Kemenkum) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu penyusunan regulasi dan menganalisis dampak yang mungkin ditimbulkan. Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan prototipe Pedoman Analisis Dampak Regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) berbasis AI. RIA, yang diluncurkan pada Forum Nasional Pembangunan Hukum, 15 Oktober 2026, merupakan pedoman hasil kerja sama Ditjen PP Kemenkum dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Pedoman ini menjadi acuan untuk menilai kebutuhan dan dampak suatu peraturan sebelum ditetapkan. Penyusunan pedoman ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dalam prinsip RIA yang dikembangkan OECD, pemerintah perlu merumuskan masalah secara jelas, mendengar pihak yang terdampak, dan membandingkan beberapa pilihan penyelesaian. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjelaskan mengapa suatu peraturan perlu dibentuk atau mengapa perbaikan layanan justru lebih tepat untuk mengatasi persoalan masyarakat. Selama ini, penyusun peraturan masih menerapkan tahapan RIA secara manual, yang dilakukan oleh tim dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen, mengolah data, dan merangkum masukan masyarakat sebelum dapat membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan. Untuk mempermudah proses tersebut, Sekretaris Ditjen PP, Dr. Muhammad Akram, menggagas pemanfaatan AI dalam tahapan RIA. Ditjen PP kini tengah menyusun prototipe alat bantu tersebut dan akan terus mengembangkannya agar AI dapat dimanfaatkan pada setiap tahapan analisis sesuai dengan pedoman RIA. Dalam kajian layanan perizinan, misalnya, AI diharapkan dapat membantu tim mengelompokkan keluhan pemohon dan membandingkan dampak dari dua pilihan, yakni menyederhanakan persyaratan atau memperbaiki pertukaran data antarinstansi. Tim penyusun tetap bertanggung jawab memeriksa data dan menguji perkiraan waktu serta biaya yang dapat dihemat sebelum menyampaikan rekomendasi. Bagi perancang peraturan, alat bantu ini diharapkan memudahkan penyusunan kajian. Bagi pengambil keputusan, hasilnya dapat memperjelas siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya. Masyarakat pun dapat lebih mudah memahami alasan di balik suatu usulan dan menilai dampaknya terhadap kehidupan mereka. Melalui pengembangan ini, Ditjen PP mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diukur manfaatnya setelah berlaku.