Pemerintah menggunakan tujuh kategori risiko untuk melakukan penilaian platform digital yang aman untuk anak-anak. https://ototekno.okezone.com/read/2026/10/26/16/3250309/menkomdigi-sebut-youtube-dan-instagram-platform-berisiko-tinggi-untuk-anak-ini-alasannyaidhttps://ototekno.okezone.com/read/2026/10/26/16/3250309/menkomdigi-sebut-youtube-dan-instagram-platform-berisiko-tinggi-untuk-anak-ini-alasannyahttps://ototekno.okezone.com/read/2026/10/26/16/3250309/menkomdigi-sebut-youtube-dan-instagram-platform-berisiko-tinggi-untuk-anak-ini-alasannyaSenin 26 Oktober 2026 18:49 WIBAchmad Al FiqriMenkomdigi Meutya Hafid berbicara dalam diskusi publik di jakarta, https://img.okezone.com/content/2026/10/26/16/3250309/menkomdigi_meutya_hafid_berbicara_dalam_diskusi_publik-9xnl_large.jpgJAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut YouTube, Instagram, Threads sebagai platform digital berisiko tinggi bagi anak-anak. Ia menegaskan, penilaian ini menjadi dasar pemerintah untuk membatasi akses anak terhadap platform digital yang dinilai belum aman. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) untuk menentukan platform digital yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. “Platform YouTube kita anggap berisiko tinggi, berarti tidak boleh untuk anak-anak,” kata Meutya dalam diskusi publik bertajuk “Darurat Perundungan di Sekolah” yang digelar Kosgoro 1957 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Lebih jauh, Meutya menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan tujuh kategori risiko, mulai dari konten yang tidak sesuai usia, kontak dengan orang asing, hingga keamanan data anak. Meutya menuturkan, pendekatan Indonesia berbeda dengan Australia yang secara langsung melarang sejumlah platform media sosial bagi anak. Pemerintah Indonesia memilih menilai tingkat risiko setiap platform sebagai dasar penentuan pembatasan. “Platform seluruh grup Meta, Instagram, Threads, apalagi itu juga kita anggap risiko tinggi, maka tidak boleh untuk anak-anak,” ujarnya. Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan platform-platform tersebut dapat kembali diakses anak-anak apabila pengembang melakukan perubahan untuk meningkatkan keamanan layanannya. “Ini artinya memberi ruang. Kalau platformnya mau berubah menjadi platform yang ramah anak, maka tingkat risikonya bisa kita turunkan dan dapat diakses anak-anak kita,” kata Meutya. Menurutnya, pemerintah ingin mendorong pengelola platform digital mengurangi risiko agar layanan mereka lebih aman bagi anak. Kebijakan ini juga berkaitan dengan besarnya pasar digital anak di Indonesia yang menjadi potensi bisnis bagi perusahaan teknologi.   “Pada ujungnya yang kita inginkan bukan hanya menunda (delay) usia anak-anak masuk ke ranah risiko tinggi, tetapi gerakan yang kita harapkan adalah dorongan bagi platform berisiko tinggi untuk menurunkan risiko mereka demi mengakses pangsa pasar digital anak-anak di Indonesia yang jumlahnya mencapai 70 juta anak,” ujarnya. Meutya menyebutkan jumlah anak berusia di bawah 16 tahun di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang. Besarnya angka tersebut membuat tanggung jawab platform dalam menyediakan lingkungan digital yang aman menjadi hal mendesak, bukan sekadar urusan pengawasan orang tua. Pemerintah menggunakan tujuh kategori risiko yang disebut Meutya sebagai 7K untuk menilai keamanan platform. Kategori pertama adalah Konten, yakni materi yang dinilai tidak pantas atau tidak sesuai dikonsumsi anak-anak. Kategori kedua adalah Kontak dengan orang yang tidak dikenal. Meutya mencontohkan fitur pesan langsung atau direct message (DM) yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang asing sebagai salah satu faktor risiko utama. “Kalau ada fitur kontak dengan orang tak dikenal, seperti DM dengan orang tak dikenal, maka platform tersebut otomatis langsung masuk kategori berisiko tinggi,” tegas Meutya. Kategori berikutnya adalah Kecanduan, Komersialisasi anak, Kesehatan mental, Kondisi fisik, serta Keamanan data anak. Pemerintah menilai risiko platform tidak hanya berkaitan dengan konten yang dilihat anak, tetapi juga dampaknya terhadap perilaku, kesehatan, dan perlindungan informasi pribadi mereka. Meutya menambahkan, penggunaan platform secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental sekaligus kondisi fisik anak. Gangguan tersebut menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam penilaian risiko layanan digital.   “Jadi kalau adiksi, biasanya anak-anak tidak cuma terganggu mentalnya, tetapi juga kesehatan mata dan kondisi fisik lainnya,” ujarnya. Dalam menyusun penilaian tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk dokter dan akademisi. Meutya menyebut keterlibatan para ahli sangat diperlukan untuk mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat mengancam anak ketika menggunakan platform digital. “Untuk keseluruhan 7K dari risiko ini, kita bekerja sama dan menyerap banyak masukan dari para pakar, termasuk dokter, akademisi, dan ahli terkait lainnya,” kata Meutya. JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut YouTube, Instagram, Threads sebagai platform digital berisiko tinggi bagi anak-anak. Ia menegaskan, penilaian ini menjadi dasar pemerintah untuk membatasi akses anak terhadap platform digital yang dinilai belum aman. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) untuk menentukan platform digital yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. “Platform YouTube kita anggap berisiko tinggi, berarti tidak boleh untuk anak-anak,” kata Meutya dalam diskusi publik bertajuk “Darurat Perundungan di Sekolah” yang digelar Kosgoro 1957 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Lebih jauh, Meutya menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan tujuh kategori risiko, mulai dari konten yang tidak sesuai usia, kontak dengan orang asing, hingga keamanan data anak. Meutya menuturkan, pendekatan Indonesia berbeda dengan Australia yang secara langsung melarang sejumlah platform media sosial bagi anak. Pemerintah Indonesia memilih menilai tingkat risiko setiap platform sebagai dasar penentuan pembatasan. “Platform seluruh grup Meta, Instagram, Threads, apalagi itu juga kita anggap risiko tinggi, maka tidak boleh untuk anak-anak,” ujarnya. Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan platform-platform tersebut dapat kembali diakses anak-anak apabila pengembang melakukan perubahan untuk meningkatkan keamanan layanannya. “Ini artinya memberi ruang. Kalau platformnya mau berubah menjadi platform yang ramah anak, maka tingkat risikonya bisa kita turunkan dan dapat diakses anak-anak kita,” kata Meutya. Menurutnya, pemerintah ingin mendorong pengelola platform digital mengurangi risiko agar layanan mereka lebih aman bagi anak. Kebijakan ini juga berkaitan dengan besarnya pasar digital anak di Indonesia yang menjadi potensi bisnis bagi perusahaan teknologi.   “Pada ujungnya yang kita inginkan bukan hanya menunda (delay) usia anak-anak masuk ke ranah risiko tinggi, tetapi gerakan yang kita harapkan adalah dorongan bagi platform berisiko tinggi untuk menurunkan risiko mereka demi mengakses pangsa pasar digital anak-anak di Indonesia yang jumlahnya mencapai 70 juta anak,” ujarnya. Meutya menyebutkan jumlah anak berusia di bawah 16 tahun di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang. Besarnya angka tersebut membuat tanggung jawab platform dalam menyediakan lingkungan digital yang aman menjadi hal mendesak, bukan sekadar urusan pengawasan orang tua. Pemerintah menggunakan tujuh kategori risiko yang disebut Meutya sebagai 7K untuk menilai keamanan platform. Kategori pertama adalah Konten, yakni materi yang dinilai tidak pantas atau tidak sesuai dikonsumsi anak-anak. Kategori kedua adalah Kontak dengan orang yang tidak dikenal. Meutya mencontohkan fitur pesan langsung atau direct message (DM) yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang asing sebagai salah satu faktor risiko utama. “Kalau ada fitur kontak dengan orang tak dikenal, seperti DM dengan orang tak dikenal, maka platform tersebut otomatis langsung masuk kategori berisiko tinggi,” tegas Meutya. Kategori berikutnya adalah Kecanduan, Komersialisasi anak, Kesehatan mental, Kondisi fisik, serta Keamanan data anak. Pemerintah menilai risiko platform tidak hanya berkaitan dengan konten yang dilihat anak, tetapi juga dampaknya terhadap perilaku, kesehatan, dan perlindungan informasi pribadi mereka. Meutya menambahkan, penggunaan platform secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental sekaligus kondisi fisik anak. Gangguan tersebut menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam penilaian risiko layanan digital.   “Jadi kalau adiksi, biasanya anak-anak tidak cuma terganggu mentalnya, tetapi juga kesehatan mata dan kondisi fisik lainnya,” ujarnya. Dalam menyusun penilaian tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk dokter dan akademisi. Meutya menyebut keterlibatan para ahli sangat diperlukan untuk mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat mengancam anak ketika menggunakan platform digital. “Untuk keseluruhan 7K dari risiko ini, kita bekerja sama dan menyerap banyak masukan dari para pakar, termasuk dokter, akademisi, dan ahli terkait lainnya,” kata Meutya.