<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>PNS Dilarang Gunakan WhatsApp hingga Google Drive di Komputer Kantor</title><description>PNS dilarang gunakan WhatsApp hingga Google Drive di komputer kantor karena potensi keamanan.&#13;
</description><link>https://ototekno.okezone.com/read/2024/10/24/57/3078260/pns-dilarang-gunakan-whatsapp-hingga-google-drive-di-komputer-kantor</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://ototekno.okezone.com/read/2024/10/24/57/3078260/pns-dilarang-gunakan-whatsapp-hingga-google-drive-di-komputer-kantor"/><item><title>PNS Dilarang Gunakan WhatsApp hingga Google Drive di Komputer Kantor</title><link>https://ototekno.okezone.com/read/2024/10/24/57/3078260/pns-dilarang-gunakan-whatsapp-hingga-google-drive-di-komputer-kantor</link><guid isPermaLink="false">https://ototekno.okezone.com/read/2024/10/24/57/3078260/pns-dilarang-gunakan-whatsapp-hingga-google-drive-di-komputer-kantor</guid><pubDate>Kamis 24 Oktober 2024 07:04 WIB</pubDate><dc:creator>Erha Aprili Ramadhoni</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/10/24/57/3078260/whatsapp-7jsV_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">PNS dilarang gunakan WhatsApp hingga Google Drive di komputer kantor. (Freepik)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/10/24/57/3078260/whatsapp-7jsV_large.jpg</image><title>PNS dilarang gunakan WhatsApp hingga Google Drive di komputer kantor. (Freepik)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah Hong Kong melarang mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi populer seperti WhatsApp, WeChat, hingga Google Drive. Aplikasi itu dilarang di komputer kerja PNS karena adanya potensi risiko keamanan.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Pedoman keamanan teknologi informasi terbaru dari Kantor Kebijakan Digital itu membuat banyak PNS mengeluhkan ketidaknyamanan tambahan, melansir VoA, Kamis (24/10/2024).&#13;
&#13;
Namun, PNS masih diizinkan menggunakan layanan tersebut di perangkat pribadi yang digunakan di tempat kerja. Selain itu, PNS bisa mendapatkan pengecualian untuk larangan tersebut dengan persetujuan dari manajer.&#13;
&#13;
Pakar teknologi informasi mengatakan, perusahaan-perusahaan telah mengadopsi kebijakan serupa karena meningkatnya risiko kebocoran data dan tantangan keamanan siber.&#13;
&#13;
Presiden kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong, Francis Fong, pada Rabu (23/10/2024) mengatakan sejumlah pejabat telah mengatakan kepadanya bahwa kebijakan ini untuk mencegah malware melewati firewall melalui pesan terenkripsi.&#13;
&#13;
Ia menambahkan, kebijakan ini juga dapat mengatasi masalah pelanggaran data.&#13;
&#13;
Fong juga mengatakan, etika dan kesadaran staf juga sangat penting untuk menutup celah keamanan siber.&#13;
&#13;
Awal tahun ini, pembobolan data di berbagai departemen pemerintah Hong Kong telah membahayakan informasi pribadi setidaknya puluhan ribu orang dan memicu kekhawatiran.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah Hong Kong melarang mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi populer seperti WhatsApp, WeChat, hingga Google Drive. Aplikasi itu dilarang di komputer kerja PNS karena adanya potensi risiko keamanan.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Pedoman keamanan teknologi informasi terbaru dari Kantor Kebijakan Digital itu membuat banyak PNS mengeluhkan ketidaknyamanan tambahan, melansir VoA, Kamis (24/10/2024).&#13;
&#13;
Namun, PNS masih diizinkan menggunakan layanan tersebut di perangkat pribadi yang digunakan di tempat kerja. Selain itu, PNS bisa mendapatkan pengecualian untuk larangan tersebut dengan persetujuan dari manajer.&#13;
&#13;
Pakar teknologi informasi mengatakan, perusahaan-perusahaan telah mengadopsi kebijakan serupa karena meningkatnya risiko kebocoran data dan tantangan keamanan siber.&#13;
&#13;
Presiden kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong, Francis Fong, pada Rabu (23/10/2024) mengatakan sejumlah pejabat telah mengatakan kepadanya bahwa kebijakan ini untuk mencegah malware melewati firewall melalui pesan terenkripsi.&#13;
&#13;
Ia menambahkan, kebijakan ini juga dapat mengatasi masalah pelanggaran data.&#13;
&#13;
Fong juga mengatakan, etika dan kesadaran staf juga sangat penting untuk menutup celah keamanan siber.&#13;
&#13;
Awal tahun ini, pembobolan data di berbagai departemen pemerintah Hong Kong telah membahayakan informasi pribadi setidaknya puluhan ribu orang dan memicu kekhawatiran.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
