Regulasi tersebut dilaporkan telah dalam tahap finalisasi. https://ototekno.okezone.com/read/2024/09/01/54/3057260/kominfo-targetkan-regulasi-e-sim-selesai-sebelum-pemerintahan-baru-berjalanidhttps://ototekno.okezone.com/read/2024/09/01/54/3057260/kominfo-targetkan-regulasi-e-sim-selesai-sebelum-pemerintahan-baru-berjalanhttps://ototekno.okezone.com/read/2024/09/01/54/3057260/kominfo-targetkan-regulasi-e-sim-selesai-sebelum-pemerintahan-baru-berjalanMinggu 01 September 2024 20:05 WIBMuhamad Fadli RamadanKominfo. https://img.okezone.com/content/2024/09/01/54/3057260/kominfo-A1lt_large.jpegJAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mendorong percepatan regulasi Pemanfaatan Teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) telah berada pada tahap finalisasi. Kominfo juga telah melakukan pembahasan terkait regulasi tersebut untuk dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan tersebut diharapkan dapat disahkan dan berlaku sebelum pemerintahan baru berjalan. “Jadi sudah melalui konsultasi publik di bulan awal-awal 2024 kemarin, jadi sudah panjang prosesnya. Sekarang tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo Aju Widya Sari di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Aju mengungkapkan bahwa regulasi mengenai e-SIM sudah melewati proses yang panjang dari mulai penyusunan hingga konsultasi publik. Ia juga menjelaskan beberapa poin yang akan diatur dalam regulasi ini, salah satunya mengenai format penomoran. “Kemudian (diatur) provisioningnya, sistem provisioningnya juga diatur. Kemudian profiling e-SIM nya juga harus diatur, dan lain-lainnya terkait juga, registrasi pelanggannya juga harus dilakukan,” ujarnya. Soal skema registrasi e-SIM prabayar, nantinya akan diberlakukan sama seperti kartu SIM fisik yang saat ini menggunakan NIK. Hanya saja, aturan ini tidak akan mewajibkan eluruh operator seluler untuk menggunakan e-SIM.   Aju menjelaskan bahwa e-SIM bisa diterapkan bagi penyelenggara yang sudah siap. Pasalnya, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. “Ngga (tidak wajib), itu hanya penyelenggara yang siap untuk e-SM, dia aturannya ini, aturannya ada, Kalau memang masih belum, masih base kartu fisik, berjalan saja dengan kartu fisik,” ucapnya. JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mendorong percepatan regulasi Pemanfaatan Teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) telah berada pada tahap finalisasi. Kominfo juga telah melakukan pembahasan terkait regulasi tersebut untuk dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan tersebut diharapkan dapat disahkan dan berlaku sebelum pemerintahan baru berjalan. “Jadi sudah melalui konsultasi publik di bulan awal-awal 2024 kemarin, jadi sudah panjang prosesnya. Sekarang tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo Aju Widya Sari di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Aju mengungkapkan bahwa regulasi mengenai e-SIM sudah melewati proses yang panjang dari mulai penyusunan hingga konsultasi publik. Ia juga menjelaskan beberapa poin yang akan diatur dalam regulasi ini, salah satunya mengenai format penomoran. “Kemudian (diatur) provisioningnya, sistem provisioningnya juga diatur. Kemudian profiling e-SIM nya juga harus diatur, dan lain-lainnya terkait juga, registrasi pelanggannya juga harus dilakukan,” ujarnya. Soal skema registrasi e-SIM prabayar, nantinya akan diberlakukan sama seperti kartu SIM fisik yang saat ini menggunakan NIK. Hanya saja, aturan ini tidak akan mewajibkan eluruh operator seluler untuk menggunakan e-SIM.   Aju menjelaskan bahwa e-SIM bisa diterapkan bagi penyelenggara yang sudah siap. Pasalnya, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. “Ngga (tidak wajib), itu hanya penyelenggara yang siap untuk e-SM, dia aturannya ini, aturannya ada, Kalau memang masih belum, masih base kartu fisik, berjalan saja dengan kartu fisik,” ucapnya.