"Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," kata Kominfo.https://ototekno.okezone.com/read/2023/12/05/54/2933297/kominfo-optimistis-revisi-uu-ite-akan-lindungi-anak-anak-dalam-akses-layanan-internetidhttps://ototekno.okezone.com/read/2023/12/05/54/2933297/kominfo-optimistis-revisi-uu-ite-akan-lindungi-anak-anak-dalam-akses-layanan-internethttps://ototekno.okezone.com/read/2023/12/05/54/2933297/kominfo-optimistis-revisi-uu-ite-akan-lindungi-anak-anak-dalam-akses-layanan-internetSelasa 05 Desember 2023 19:24 WIBWahyu SibaraniDirektur Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan (Foto: Wahyu Sibarani/iNews Media Group)https://img.okezone.com/content/2023/12/05/54/2933297/kominfo-optimistis-revisi-uu-ite-akan-lindungi-anak-anak-dalam-akses-layanan-internet-k7osF2g71H.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNC8xLzE3NDY1OS81L3g4cTdvM20=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jilid dua yang dilakukan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diyakni mampu melindungi anak-anak dalam mengakses layanan internet dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengaku telah melakukan diskusi bersama Dirjen Aptika dengan Media terkait Sidang Paripurna RUU Perubahan Kedua atas UU ITE, di Kementerian Kominfo, Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: Kominfo RI Curigai Kebocoran Data KPU RI Ada Motif Delegitimasi Pemilu 2024 Semuel mengatakan perlindungan anak terhadap dunia digital sebenarnya bukan hal yang baru. Perlindungan yang sama justru sudah diterapkan di Amerika dan Eropa. Pria berkacamata itu meyakini revisi kedua UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. "Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," jelasnya. Dia mengatakan berdasarkan revisi UU ITE tersebut penyedia platform yang ada di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka. Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. "Jadi penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," ucap Semuel.Nantinya PSE juga harus prokatif mengawasi orang-orang yang mengakses layanan mereka. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka.  "Jadi ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," tegasnya. BACA JUGA: Revisi Kedua UU ITE, Pemerintah Ajukan 7 Usulan Materi Perubahan Lebih lanjut Semuel mengatakan masalah perlindungan anak itu tidak hanya diatur dalam pasal 16a revisi kedua UU ITE. Nantinya pemerintah juga akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail lagi perlindungan anak di ruang digital. "Jadi dari revisi UU ITE Ini akan menghadirkan tiga PP. PP pertama itu merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini nanti ada PP khusus untuk pasal 40a dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru," pungkas Semuel.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNC8xLzE3NDY1OS81L3g4cTdvM20=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jilid dua yang dilakukan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diyakni mampu melindungi anak-anak dalam mengakses layanan internet dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengaku telah melakukan diskusi bersama Dirjen Aptika dengan Media terkait Sidang Paripurna RUU Perubahan Kedua atas UU ITE, di Kementerian Kominfo, Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: Kominfo RI Curigai Kebocoran Data KPU RI Ada Motif Delegitimasi Pemilu 2024 Semuel mengatakan perlindungan anak terhadap dunia digital sebenarnya bukan hal yang baru. Perlindungan yang sama justru sudah diterapkan di Amerika dan Eropa. Pria berkacamata itu meyakini revisi kedua UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. "Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," jelasnya. Dia mengatakan berdasarkan revisi UU ITE tersebut penyedia platform yang ada di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka. Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. "Jadi penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," ucap Semuel.Nantinya PSE juga harus prokatif mengawasi orang-orang yang mengakses layanan mereka. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka.  "Jadi ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," tegasnya. BACA JUGA: Revisi Kedua UU ITE, Pemerintah Ajukan 7 Usulan Materi Perubahan Lebih lanjut Semuel mengatakan masalah perlindungan anak itu tidak hanya diatur dalam pasal 16a revisi kedua UU ITE. Nantinya pemerintah juga akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail lagi perlindungan anak di ruang digital. "Jadi dari revisi UU ITE Ini akan menghadirkan tiga PP. PP pertama itu merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini nanti ada PP khusus untuk pasal 40a dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru," pungkas Semuel.