Pemerintah dikabarkan akan membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite.https://ototekno.okezone.com/read/2023/08/29/52/2873521/pemerintah-dorong-kendaraan-gunakan-bbm-oktan-tinggi-pertalite-dibatasiidhttps://ototekno.okezone.com/read/2023/08/29/52/2873521/pemerintah-dorong-kendaraan-gunakan-bbm-oktan-tinggi-pertalite-dibatasihttps://ototekno.okezone.com/read/2023/08/29/52/2873521/pemerintah-dorong-kendaraan-gunakan-bbm-oktan-tinggi-pertalite-dibatasiSelasa 29 Agustus 2023 21:18 WIBSuparjo RamalanIlustrasi BBM. (Doc. Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/08/29/52/2873521/pemerintah-dorong-kendaraan-gunakan-bbm-oktan-tinggi-pertalite-dibatasi-wa0X9bP3B9.jpgJAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite. Meski demikian, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian ESDM. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR, Ini Dia yang Paling Murah Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah. Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan. "Itu pun kan teknisnya kami (pelaksana). Kalau soal kebijakannya tetap di Kementerian ESDM," ungkap Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023). Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga belum mengetahui rumor bahwa BBM jenis RON 92 atau Pertamax bakal disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite. BACA JUGA: Cara Uji Emisi Kendaraan, Lengkap dengan Biayanya Arya mencatat kebijakan mengubah Pertamax sebagai BBM bersubsidi juga menjadi wewenang Kementerian ESDM. "Kalau subsidi jangan tanya kita, subsidi sama ESDM. Itu kan kebijakan bukan kita, kebijakan tetap dari ESDM kan. Kalau kita kan pelaksana aja, mau yang mana aja bisa," ucapnya.Arya sendiri tidak membantah kabar tersebut. Justru dia menyebut bila perubahan Pertamax menjadi bahan bakar bersubsidi dan dirumuskan dalam satu kebijakan, maka pihaknya akan mengikuti ketentuan tersebut. "Bagi kita mana aja yang (ditentukan) pemerintah kita ikut aja, sebagai pelaksana, jadi bukan di kita ya kebijakannya," tutur dia. BACA JUGA: Pemerintah Subsidi Pertamax Demi Turunkan Emisi? Begini Kata Menteri ESDM Meski begitu, Arya mengaku belum ada pembahasan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM soal rencana konversi RON 92 sebagai BBM bersubsidi. "Belum, belum," ungkap Arya. Kementerian ESDM sebelumnya mengakui sedang membahas wacana pemberian subsidi untuk Pertamax. Aksi tersebut bagian dari upaya pemerintah mendorong kendaraan menggunakan BBM beroktan tinggi rendah emisi.JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite. Meski demikian, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian ESDM. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR, Ini Dia yang Paling Murah Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah. Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan. "Itu pun kan teknisnya kami (pelaksana). Kalau soal kebijakannya tetap di Kementerian ESDM," ungkap Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023). Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga belum mengetahui rumor bahwa BBM jenis RON 92 atau Pertamax bakal disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite. BACA JUGA: Cara Uji Emisi Kendaraan, Lengkap dengan Biayanya Arya mencatat kebijakan mengubah Pertamax sebagai BBM bersubsidi juga menjadi wewenang Kementerian ESDM. "Kalau subsidi jangan tanya kita, subsidi sama ESDM. Itu kan kebijakan bukan kita, kebijakan tetap dari ESDM kan. Kalau kita kan pelaksana aja, mau yang mana aja bisa," ucapnya.Arya sendiri tidak membantah kabar tersebut. Justru dia menyebut bila perubahan Pertamax menjadi bahan bakar bersubsidi dan dirumuskan dalam satu kebijakan, maka pihaknya akan mengikuti ketentuan tersebut. "Bagi kita mana aja yang (ditentukan) pemerintah kita ikut aja, sebagai pelaksana, jadi bukan di kita ya kebijakannya," tutur dia. BACA JUGA: Pemerintah Subsidi Pertamax Demi Turunkan Emisi? Begini Kata Menteri ESDM Meski begitu, Arya mengaku belum ada pembahasan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM soal rencana konversi RON 92 sebagai BBM bersubsidi. "Belum, belum," ungkap Arya. Kementerian ESDM sebelumnya mengakui sedang membahas wacana pemberian subsidi untuk Pertamax. Aksi tersebut bagian dari upaya pemerintah mendorong kendaraan menggunakan BBM beroktan tinggi rendah emisi.