Pemerintah perlu roadmap yang lebih menyeluruh.https://ototekno.okezone.com/read/2023/03/08/54/2777720/pemerintah-harus-jelas-mau-bawa-penetrasi-internet-ke-manaidhttps://ototekno.okezone.com/read/2023/03/08/54/2777720/pemerintah-harus-jelas-mau-bawa-penetrasi-internet-ke-manahttps://ototekno.okezone.com/read/2023/03/08/54/2777720/pemerintah-harus-jelas-mau-bawa-penetrasi-internet-ke-manaRabu 08 Maret 2023 20:07 WIBTangguh YudhaIlustrasi Internet. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/03/08/54/2777720/pemerintah-harus-jelas-mau-bawa-penetrasi-internet-ke-mana-5PsnrZIHig.jpgPERTUMBUHAN internet di Indonesia memang semakin tinggi, apalagi setelah pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat secara online pun membuat peningkatan drastis para pengguna internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa dari sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia, penetrasi Internet di sepanjang tahun 2022-2023 baru mencapai angka 78,19%. Meski terlihat tinggi, tapi angka ini masih jauh dari target 90%. BACA JUGA: Refarming Frekuensi 2.1 GHz Rampung, Pengguna IOH Bisa Nikmati Internet yang Lebih Ngebut Ketua Umum APJII, Muhammad Arif mengatakan bahwa butuh satu roadmap yang jelas dari Pemerintah untuk bisa mendongkrak naik penetrasi internet di Tanah Air secara signifikan. Menurutnya pemerintah perlu roadmap yang lebih menyeluruh. "Kalau sekarang kan dilepas. ISP (penyedia jasa internet) banyak tumbuh tapi saya tidak bisa drive harus tumbuh dimana. Kan terserah mereka. Yang kita butuhin kalau mau naiknya sampai signifikan ya harus ada roadmap yang jelas," kata Arif. BACA JUGA: Microsoft Tutup Permanen Internet Explorer di Seluruh Perangkat "Pemerintah harus tahu mau kemana untuk meningkatkan penetrasi. Kalau dilepas ke mekanisme swasta, ya berarti mereka kan sebagai pengusaha pasti hanya mencari bisnis yang ada marketnya. Itu sudah normatif kalau kita lepas ke swasta," lanjutnya. Arief menambahkan bahwa swasta tidak akan mau secara tiba-tiba menggelar internet ke pegunungan atau daerah terluar seperti di wilayah Papua. Ia menyebut swasta cenderung memilih wilayah seperti di Jawa yang marketnya sudah banyak.Disampaikan bahwa untuk bisa memboost penetrasi internet, pemerintah harus tegas melakukan pengarahan untuk menambal wilayah mana saja yang tidak tercover internet. Jika tidak demikian, maka pertumbuhan akan berangsur lambat. Tidak berhenti di situ, Arief juga mengungkap bahwa perlu adanya pemberian insentif untuk mendorong ISP agar mereka mau menggelar internet ke daerah terluar. "Kalau mau terbang sekalian, pemerintah haru drive. Yang bolong mana nih, yang bolong harus didrive biar cover. Kalau tidak dilakukan saya rasa ya kaya tadi. Meningkat sih tapi organik aja, pelan pelan naiknya," ujar Arief. "Insentif perlu. Harapnya kalau ada pemain ISP yang memang mau gelar ke daerah yang non comersial base, mereka punya dorongan. Kalau enggak ada insentif ya mereka akan cenderung ke tempat yang sudah settle," pungkasnya. PERTUMBUHAN internet di Indonesia memang semakin tinggi, apalagi setelah pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat secara online pun membuat peningkatan drastis para pengguna internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa dari sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia, penetrasi Internet di sepanjang tahun 2022-2023 baru mencapai angka 78,19%. Meski terlihat tinggi, tapi angka ini masih jauh dari target 90%. BACA JUGA: Refarming Frekuensi 2.1 GHz Rampung, Pengguna IOH Bisa Nikmati Internet yang Lebih Ngebut Ketua Umum APJII, Muhammad Arif mengatakan bahwa butuh satu roadmap yang jelas dari Pemerintah untuk bisa mendongkrak naik penetrasi internet di Tanah Air secara signifikan. Menurutnya pemerintah perlu roadmap yang lebih menyeluruh. "Kalau sekarang kan dilepas. ISP (penyedia jasa internet) banyak tumbuh tapi saya tidak bisa drive harus tumbuh dimana. Kan terserah mereka. Yang kita butuhin kalau mau naiknya sampai signifikan ya harus ada roadmap yang jelas," kata Arif. BACA JUGA: Microsoft Tutup Permanen Internet Explorer di Seluruh Perangkat "Pemerintah harus tahu mau kemana untuk meningkatkan penetrasi. Kalau dilepas ke mekanisme swasta, ya berarti mereka kan sebagai pengusaha pasti hanya mencari bisnis yang ada marketnya. Itu sudah normatif kalau kita lepas ke swasta," lanjutnya. Arief menambahkan bahwa swasta tidak akan mau secara tiba-tiba menggelar internet ke pegunungan atau daerah terluar seperti di wilayah Papua. Ia menyebut swasta cenderung memilih wilayah seperti di Jawa yang marketnya sudah banyak.Disampaikan bahwa untuk bisa memboost penetrasi internet, pemerintah harus tegas melakukan pengarahan untuk menambal wilayah mana saja yang tidak tercover internet. Jika tidak demikian, maka pertumbuhan akan berangsur lambat. Tidak berhenti di situ, Arief juga mengungkap bahwa perlu adanya pemberian insentif untuk mendorong ISP agar mereka mau menggelar internet ke daerah terluar. "Kalau mau terbang sekalian, pemerintah haru drive. Yang bolong mana nih, yang bolong harus didrive biar cover. Kalau tidak dilakukan saya rasa ya kaya tadi. Meningkat sih tapi organik aja, pelan pelan naiknya," ujar Arief. "Insentif perlu. Harapnya kalau ada pemain ISP yang memang mau gelar ke daerah yang non comersial base, mereka punya dorongan. Kalau enggak ada insentif ya mereka akan cenderung ke tempat yang sudah settle," pungkasnya.