Poltracking Indonesia mencatat publik yang mengatakan tidak setuju sebanyak 40,9%.https://ototekno.okezone.com/read/2022/12/08/54/2723170/survei-poltracking-indonesia-mayoritas-penduduk-tak-setuju-analog-switch-offidhttps://ototekno.okezone.com/read/2022/12/08/54/2723170/survei-poltracking-indonesia-mayoritas-penduduk-tak-setuju-analog-switch-offhttps://ototekno.okezone.com/read/2022/12/08/54/2723170/survei-poltracking-indonesia-mayoritas-penduduk-tak-setuju-analog-switch-offKamis 08 Desember 2022 14:59 WIBMuhammad SukardiIlustrasi ASO. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/12/08/54/2723170/survei-kinerja-pemerintahan-jokowi-maruf-ungkap-mayoritas-penduduk-tak-setuju-aso-JTvCLPBrl7.jpgLEMBAGA survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyrakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin adalah 73.2%. Secara kuantitatif, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang mendapatkan kepuasan tertinggi. Meski demikian, ada beberapa hal yang membuat publik mempertanyakan keputusan pemerintah. Salah satunya adalah terkait penghentian siaran TV analog yang dilakukan beberapa bulan lalu. Dalam surveinya, Poltracking Indonesia mencatat publik yang mengatakan tidak setuju sebanyak 40,9% dari gabungan sangat tidak setuju dan kurang setuju, terhadap penghentian siaran TV analog. Sedangkan publik yang mengatakan setuju yakni 33,3% dari gabungan cukup setuju dan sangat setuju. Menurut survei tersebut, yang membuat publik tidak setuju dengan kebijakan tersebut lantaran peralatan TV digital/Set Top Box mahal sebanyak 31,4% dan menjadi kendala utama dalam peralihan siaran TV analog ke TV digital, diikuti Kualitas sinyal digital tidak merata sebanyak 16,4% dan akses channel terbatas sebanyak 10,1%. "Temuan survei di atas merupakan potret terbaru (November 2022), tentu naik turunnya penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sangat bergantung pada berbagai kebijakan dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi politik nasional," tulis Poltracking Indonesia. Sekadar informasi, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Mulyadi, mengakui memang tidak semua produk STB mampu mengonversi siaran TV digital di Indonesia dengan baik.Hanya STB yang mendukung digital video broadcasting - second generation terrestrial (DVB-T2) yang dapat digunakan di negara ini. DVB-T2 merupakan standar terbaru transmisi siaran TV digital termasuk pengiriman audio, video, dan data. Guna memastikan STB DVB-T2 yang akan diedarkan memenuhi berbagai persyaratan teknis dan regulasi, maka Kemenkominfo melaksanakan proses sertifikasi. Acuan sertifikasi adalah Peraturan Menkominfo No 4/2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran serta Peraturan Menkominfo No 3/2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Broadcasting Terrestrial-Second Generation. STB juga harus mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian serta lolos tes electro magnetic kompatibilitas (EMC) dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Bandung. Mulyadi memastikan, semua perusahaan penyedia STB menempuh proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS). Seluruh proses sertifikasi dilakukan terbuka melalui portal e-sertifikasi Kemenkominfo di https://sertifikasi.postel.go.id/.LEMBAGA survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyrakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin adalah 73.2%. Secara kuantitatif, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang mendapatkan kepuasan tertinggi. Meski demikian, ada beberapa hal yang membuat publik mempertanyakan keputusan pemerintah. Salah satunya adalah terkait penghentian siaran TV analog yang dilakukan beberapa bulan lalu. Dalam surveinya, Poltracking Indonesia mencatat publik yang mengatakan tidak setuju sebanyak 40,9% dari gabungan sangat tidak setuju dan kurang setuju, terhadap penghentian siaran TV analog. Sedangkan publik yang mengatakan setuju yakni 33,3% dari gabungan cukup setuju dan sangat setuju. Menurut survei tersebut, yang membuat publik tidak setuju dengan kebijakan tersebut lantaran peralatan TV digital/Set Top Box mahal sebanyak 31,4% dan menjadi kendala utama dalam peralihan siaran TV analog ke TV digital, diikuti Kualitas sinyal digital tidak merata sebanyak 16,4% dan akses channel terbatas sebanyak 10,1%. "Temuan survei di atas merupakan potret terbaru (November 2022), tentu naik turunnya penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sangat bergantung pada berbagai kebijakan dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi politik nasional," tulis Poltracking Indonesia. Sekadar informasi, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Mulyadi, mengakui memang tidak semua produk STB mampu mengonversi siaran TV digital di Indonesia dengan baik.Hanya STB yang mendukung digital video broadcasting - second generation terrestrial (DVB-T2) yang dapat digunakan di negara ini. DVB-T2 merupakan standar terbaru transmisi siaran TV digital termasuk pengiriman audio, video, dan data. Guna memastikan STB DVB-T2 yang akan diedarkan memenuhi berbagai persyaratan teknis dan regulasi, maka Kemenkominfo melaksanakan proses sertifikasi. Acuan sertifikasi adalah Peraturan Menkominfo No 4/2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran serta Peraturan Menkominfo No 3/2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Broadcasting Terrestrial-Second Generation. STB juga harus mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian serta lolos tes electro magnetic kompatibilitas (EMC) dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Bandung. Mulyadi memastikan, semua perusahaan penyedia STB menempuh proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS). Seluruh proses sertifikasi dilakukan terbuka melalui portal e-sertifikasi Kemenkominfo di https://sertifikasi.postel.go.id/.