Apjatel mengapresiasi Menkominfo Johny G Plate karena turut serta merasakan dan mendengarkan kesulitan para penyelenggara telekomunikasi.https://ototekno.okezone.com/read/2020/05/09/54/2211338/apresiasi-menkominfo-apjatel-harapkan-kelonggaran-jatuh-tempo-bhp-dan-usoidhttps://ototekno.okezone.com/read/2020/05/09/54/2211338/apresiasi-menkominfo-apjatel-harapkan-kelonggaran-jatuh-tempo-bhp-dan-usohttps://ototekno.okezone.com/read/2020/05/09/54/2211338/apresiasi-menkominfo-apjatel-harapkan-kelonggaran-jatuh-tempo-bhp-dan-usoSabtu 09 Mei 2020 05:38 WIBAhmad LuthfiIlustrasi BTShttps://img.okezone.com/content/2020/05/09/54/2211338/apresiasi-menkominfo-apjatel-harapkan-kelonggaran-jatuh-tempo-bhp-dan-uso-LK8DNxxDvl.jpgJAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengapresiasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atas PM Nomor 3 Tahun 2020 mengenai jatuh tempo pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO). Seperti diutarakan oleh Ketua Umum Apjatel Muhammad Arief, Apjatel mengapresiasi Menkominfo Johny G Plate karena telah turut serta merasakan dan mendengarkan kesulitan para penyelenggara telekomunikasi di masa merebaknya wabah virus corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya anggota Apjatel. "Dalam situasi yang kurang baik ini dalam mengurangi dampak ekonomi dan menjaga cashflow perusahaan telekomunikasi akibat perkembangan wabah Covid-19, Apjatel menilai PM Nomor 3 Tahun 2020 tentang penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP TEL) dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (USO) sangat dibutuhkan bagi Industri Telekmunikasi dan Menkominfo telah melakukan langkah yang tepat," kata Arief, Jumat (8/5/2020). Lebih lanjut, menurut Arief pihaknya masih menghitung dampak Covid-19 terhadap keuangan perusahaan anggota. "Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Apjatel masih dalam proses melakukan kalkulasi kerugian atas dampak dari pandemi Covid-19, dan forecast/prediksi industri telekomunikasi tahun 2020 juga masih dalam penyusunan. Kami berharap kondisi tidak semakin memburuk kedepannya, tetapi tentu kita harus tetap berjaga-jaga apabila situasi ini belum akan kembali normal, oleh karena itu Apjatel tetap akan kritis menyuarakan aspirasi penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk mengajukan keringanan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia jika kami rasa perlu untuk menjaga stabilitas industri telekomunikasi," paparnya. Itulah sebabnya, pihak asosiasi mempertimbangkan untuk memohonkan penambahan relaksasi pembayaran kontribusi kewajiban pelayanan menjadi 1 tahun. Saat ini Apjatel selaku pelaku telekomunikasi tetap berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah dalam penangganan Covid-19 dalam menjaga kualitas layanan sebaik-baiknya di tengah pandemi. Apjatel selaku perwakilan industri telekomunikasi sangat berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik serta saling mendukung guna keberlangsungan layanan yang baik kepada masyarakat.JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengapresiasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atas PM Nomor 3 Tahun 2020 mengenai jatuh tempo pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO). Seperti diutarakan oleh Ketua Umum Apjatel Muhammad Arief, Apjatel mengapresiasi Menkominfo Johny G Plate karena telah turut serta merasakan dan mendengarkan kesulitan para penyelenggara telekomunikasi di masa merebaknya wabah virus corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya anggota Apjatel. "Dalam situasi yang kurang baik ini dalam mengurangi dampak ekonomi dan menjaga cashflow perusahaan telekomunikasi akibat perkembangan wabah Covid-19, Apjatel menilai PM Nomor 3 Tahun 2020 tentang penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP TEL) dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (USO) sangat dibutuhkan bagi Industri Telekmunikasi dan Menkominfo telah melakukan langkah yang tepat," kata Arief, Jumat (8/5/2020). Lebih lanjut, menurut Arief pihaknya masih menghitung dampak Covid-19 terhadap keuangan perusahaan anggota. "Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Apjatel masih dalam proses melakukan kalkulasi kerugian atas dampak dari pandemi Covid-19, dan forecast/prediksi industri telekomunikasi tahun 2020 juga masih dalam penyusunan. Kami berharap kondisi tidak semakin memburuk kedepannya, tetapi tentu kita harus tetap berjaga-jaga apabila situasi ini belum akan kembali normal, oleh karena itu Apjatel tetap akan kritis menyuarakan aspirasi penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk mengajukan keringanan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia jika kami rasa perlu untuk menjaga stabilitas industri telekomunikasi," paparnya. Itulah sebabnya, pihak asosiasi mempertimbangkan untuk memohonkan penambahan relaksasi pembayaran kontribusi kewajiban pelayanan menjadi 1 tahun. Saat ini Apjatel selaku pelaku telekomunikasi tetap berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah dalam penangganan Covid-19 dalam menjaga kualitas layanan sebaik-baiknya di tengah pandemi. Apjatel selaku perwakilan industri telekomunikasi sangat berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik serta saling mendukung guna keberlangsungan layanan yang baik kepada masyarakat.