Menkominfo Johnny G Plate berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi UU pertama yang disahkan pada 2020.https://ototekno.okezone.com/read/2020/02/25/207/2173900/rancangan-uu-perlindungan-data-pribadi-mulai-dibahas-di-dpridhttps://ototekno.okezone.com/read/2020/02/25/207/2173900/rancangan-uu-perlindungan-data-pribadi-mulai-dibahas-di-dprhttps://ototekno.okezone.com/read/2020/02/25/207/2173900/rancangan-uu-perlindungan-data-pribadi-mulai-dibahas-di-dprSelasa 25 Februari 2020 16:06 WIBPernita Hestin UntariIlustrasi (Foto: Egypt Today)https://img.okezone.com/content/2020/02/25/207/2173900/rancangan-uu-perlindungan-data-pribadi-mulai-dibahas-di-dpr-8LXK2Yu2qZ.jpgJAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi UU pertama yang disahkan pada 2020. Rancangan UU PDP sudah mulai dibahas melalui Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami melakukan pertemuan atau rapat kerja pertama dengan DPR RI, berupa penjelasan pemerintah terhadap RUU ini, dan penjelasan tadi sudah diserahkan secara resmi kepada DPR," kata Johnny, Selasa (25/2/2020). Ia menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait Rancangan UU PDP. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasannya. "Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya," tutur Johnny. RUU PDP sendiri, lanjut Menteri Johnny, menekankan tiga poin penting dalam perlindungan data, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi. "Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini," jelasnya Setelah RUU PDP nantinya disahkan, diharapkan penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi UU pertama yang disahkan pada 2020. Rancangan UU PDP sudah mulai dibahas melalui Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami melakukan pertemuan atau rapat kerja pertama dengan DPR RI, berupa penjelasan pemerintah terhadap RUU ini, dan penjelasan tadi sudah diserahkan secara resmi kepada DPR," kata Johnny, Selasa (25/2/2020). Ia menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait Rancangan UU PDP. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasannya. "Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya," tutur Johnny. RUU PDP sendiri, lanjut Menteri Johnny, menekankan tiga poin penting dalam perlindungan data, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi. "Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini," jelasnya Setelah RUU PDP nantinya disahkan, diharapkan penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.