KPI mengingatkan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan TV Kabel untuk meminta izin saat menyiarkan materi siaran FTA.  https://ototekno.okezone.com/read/2019/10/21/207/2119867/kpi-anjurkan-lpb-meminta-izin-lps-terkait-siaran-ftaidhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/10/21/207/2119867/kpi-anjurkan-lpb-meminta-izin-lps-terkait-siaran-ftahttps://ototekno.okezone.com/read/2019/10/21/207/2119867/kpi-anjurkan-lpb-meminta-izin-lps-terkait-siaran-ftaSenin 21 Oktober 2019 20:13 WIBPernita Hestin Untari(Foto: Digitaltrends)https://img.okezone.com/content/2019/10/21/207/2119867/kpi-anjurkan-lpb-meminta-izin-lps-terkait-siaran-fta-WRGQxiHzoX.jpgJAKARTA - Komisioner KPI Bidang Pengolahan Struktur Sistem Penyiaran, Thomas Bambang Pamungkas mengingatkan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan TV Kabel untuk meminta izin saat menyiarkan materi siaran FTA. "Kita mengingatkan kepada industri minta tolong kalau mengambil materi siaran FTA minta izin, secara itikad. Daripada dia mengambil tanpa persetujuan," kata Thomas saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). Thomas juga melanjutkan bahwa LPB dan TV Kabel yang tidak meminta izin kepada LPS atau sarana free to air maka telah melanggar sanksi administrasi dan pidana. "Sanki pidana itu dikaitkan hak cipta," kata dia.   Baca juga: Nadiem Makarim Datang Ke Istana Negara, Ini Tanggapan Resmi Gojek"Bukan persoalan gratis, bayar atau tidak bayar itu bukan tapi soal persetujuan. Bicara etika dan moral itu kan tidak baik," imbuh Thomas. Thomas juga menyebutkan bahwa kasus pembajakan materi siaran FTA ini sudah bersih di Jakarta, namun masih terjadi di daerah-daerah. "Kalau DKI jelas kita akan selalu mengingatkan jika menayangkan tayangan free to air harus ada perizinannya dulu diawal saat dia mengajukan perpanjangan, KPID DKI akan menanyakan," kata Thomas. JAKARTA - Komisioner KPI Bidang Pengolahan Struktur Sistem Penyiaran, Thomas Bambang Pamungkas mengingatkan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan TV Kabel untuk meminta izin saat menyiarkan materi siaran FTA. "Kita mengingatkan kepada industri minta tolong kalau mengambil materi siaran FTA minta izin, secara itikad. Daripada dia mengambil tanpa persetujuan," kata Thomas saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). Thomas juga melanjutkan bahwa LPB dan TV Kabel yang tidak meminta izin kepada LPS atau sarana free to air maka telah melanggar sanksi administrasi dan pidana. "Sanki pidana itu dikaitkan hak cipta," kata dia.   Baca juga: Nadiem Makarim Datang Ke Istana Negara, Ini Tanggapan Resmi Gojek"Bukan persoalan gratis, bayar atau tidak bayar itu bukan tapi soal persetujuan. Bicara etika dan moral itu kan tidak baik," imbuh Thomas. Thomas juga menyebutkan bahwa kasus pembajakan materi siaran FTA ini sudah bersih di Jakarta, namun masih terjadi di daerah-daerah. "Kalau DKI jelas kita akan selalu mengingatkan jika menayangkan tayangan free to air harus ada perizinannya dulu diawal saat dia mengajukan perpanjangan, KPID DKI akan menanyakan," kata Thomas.