Keamanan siber digital merupakan tanggung jawab multi aktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.https://ototekno.okezone.com/read/2019/09/25/207/2109257/ruu-ketahanan-dan-keamanan-siber-dianggap-seperti-jin-ini-penjelasannyaidhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/09/25/207/2109257/ruu-ketahanan-dan-keamanan-siber-dianggap-seperti-jin-ini-penjelasannyahttps://ototekno.okezone.com/read/2019/09/25/207/2109257/ruu-ketahanan-dan-keamanan-siber-dianggap-seperti-jin-ini-penjelasannyaRabu 25 September 2019 17:24 WIBAhmad Luthfi(Foto: Mint)https://img.okezone.com/content/2019/09/25/207/2109257/ruu-ketahanan-dan-keamanan-siber-dianggap-seperti-jin-ini-penjelasannya-WyWquZOLXg.jpgJAKARTA - Keamanan siber digital merupakan tanggung jawab multi aktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Keamanan siber tersebut harus memiliki aturan, dibahas mendalam dan melibatkan semua pihak. "Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam-diam," ungkap ahli keamanan siber, Pratama Delian Persada, dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019) melalui keterangan resmi kepada Okezone. Menurut Pratama, proses penyusunan RUU KKS seperti makhluk halus atau jin. "Tiba-tiba muncul seperti mahkluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan secara serius," ujarnya. Pratama mencontohkan, pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan Badan Intelijen Negara (BIN) harus melaporkan pantauan intelijen siber pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Padahal BIN itu diatur dalam UU 17 tentang Intelijen Negara, BIN hanya boleh melapor pada Presiden," kata Pratama yang juga Direktur CISSRECC. Yang lebih berbahaya, lanjut Pratama, adalah jika RUU KKS itu disahkan, maka bisa mengganggu kebebasan akademik.   Baca juga: Situs KPAI Diretas, Ini Pesan yang Ditulis Hacker "Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," ungkap doktor alumni UGM tersebut. Sementara dosen diplomasi siber Universitas Paramadina, Shiskha Prabawaningtyas, mengatakan bahwa aturan-aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional. "Ada usulan untuk mengangkat Dubes atau Atase Siber, ini rancu karena bertentangan dengan fungsi Diplomat," katanya. Shiskha menilai, RUU KKS ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. "Kalau tiba-tiba disahkan, ini justru akan menimbulkan masalah baru," ujarnya. Pembicara diskusi lainnya, Damar Juniarto dari SAFEnet, menyampaikan bahwa masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU KKS. "Kalau tiba-tiba dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pembuatan undang-undang yang harus mendengar aspirasi rakyat," ungkapnya.   Baca juga: Xiaomi Mi Mix Alpha Hadirkan Kamera 108 MP, Kapan Meluncur? Damar menuturkan bahwa RUU KKS mengancam kebebasan individu di ranah Siber. "Kalau BSSN diizinkan membuka data apa yang kita beli secara online, beli make up ketahuan, beli makanan apa saja ketahuan, itu bahaya sekali," katanya. Anggota DPR RI, Sukamta, melalui staf ahlinya menyatakan Panja RUU KKS mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. "Kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan undang-undang sebelum mendengar saran publik," ujar Aulia staf ahli Sukamta. Aulia menambahkan, hingga Rabu 25 September belum ada kepastian RUU KKS akan disahkan. "Kalau dari fraksi PKS menginginkan jangan tergesa-gesa dan dibahas dulu mungkin di periode DPR berikutnya," ungkapnya. JAKARTA - Keamanan siber digital merupakan tanggung jawab multi aktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Keamanan siber tersebut harus memiliki aturan, dibahas mendalam dan melibatkan semua pihak. "Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam-diam," ungkap ahli keamanan siber, Pratama Delian Persada, dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019) melalui keterangan resmi kepada Okezone. Menurut Pratama, proses penyusunan RUU KKS seperti makhluk halus atau jin. "Tiba-tiba muncul seperti mahkluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan secara serius," ujarnya. Pratama mencontohkan, pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan Badan Intelijen Negara (BIN) harus melaporkan pantauan intelijen siber pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Padahal BIN itu diatur dalam UU 17 tentang Intelijen Negara, BIN hanya boleh melapor pada Presiden," kata Pratama yang juga Direktur CISSRECC. Yang lebih berbahaya, lanjut Pratama, adalah jika RUU KKS itu disahkan, maka bisa mengganggu kebebasan akademik.   Baca juga: Situs KPAI Diretas, Ini Pesan yang Ditulis Hacker "Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," ungkap doktor alumni UGM tersebut. Sementara dosen diplomasi siber Universitas Paramadina, Shiskha Prabawaningtyas, mengatakan bahwa aturan-aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional. "Ada usulan untuk mengangkat Dubes atau Atase Siber, ini rancu karena bertentangan dengan fungsi Diplomat," katanya. Shiskha menilai, RUU KKS ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. "Kalau tiba-tiba disahkan, ini justru akan menimbulkan masalah baru," ujarnya. Pembicara diskusi lainnya, Damar Juniarto dari SAFEnet, menyampaikan bahwa masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU KKS. "Kalau tiba-tiba dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pembuatan undang-undang yang harus mendengar aspirasi rakyat," ungkapnya.   Baca juga: Xiaomi Mi Mix Alpha Hadirkan Kamera 108 MP, Kapan Meluncur? Damar menuturkan bahwa RUU KKS mengancam kebebasan individu di ranah Siber. "Kalau BSSN diizinkan membuka data apa yang kita beli secara online, beli make up ketahuan, beli makanan apa saja ketahuan, itu bahaya sekali," katanya. Anggota DPR RI, Sukamta, melalui staf ahlinya menyatakan Panja RUU KKS mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. "Kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan undang-undang sebelum mendengar saran publik," ujar Aulia staf ahli Sukamta. Aulia menambahkan, hingga Rabu 25 September belum ada kepastian RUU KKS akan disahkan. "Kalau dari fraksi PKS menginginkan jangan tergesa-gesa dan dibahas dulu mungkin di periode DPR berikutnya," ungkapnya.