Transaksi jual beli data pribadi secara ilegal di media sosial ditemukan oleh salah satu netizen.https://ototekno.okezone.com/read/2019/07/29/207/2084853/netizen-ungkap-jual-beli-jutaan-data-nik-kk-di-media-sosialidhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/07/29/207/2084853/netizen-ungkap-jual-beli-jutaan-data-nik-kk-di-media-sosialhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/07/29/207/2084853/netizen-ungkap-jual-beli-jutaan-data-nik-kk-di-media-sosialSenin 29 Juli 2019 11:16 WIBAhmad Luthfi(Foto: Reuters Blogs)https://img.okezone.com/content/2019/07/29/207/2084853/netizen-bocorkan-jual-beli-jutaan-data-nik-kk-di-media-sosial-NQ87qJI1xG.jpgJAKARTA - Transaksi jual beli data pribadi secara ilegal di media sosial ditemukan oleh salah satu netizen. Posting-an akun Twitter @hendralm sempat ramai dan di-retweet hingga puluhan ribu kali. Dalam posting-annya di media sosial, ia menyebutkan bahwa ada yang memperjualbelikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). "Ternyata ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampe jutaan data. Gila gila gila," tulis akun Twitter @hendralm. Ia juga memperlihatkan tangkapan layar atau screenshot yang menunjukkan percakapan tanya jawab yang terjadi di media sosial Facebook. Dalam percakapan di kolom komentar tersebut, tampak terjadi penawaran dari koleksi data pribadi. "Dan bahkan ada yang punya 1000 data KTP + Selfie. Kok bisa ya?," tulisnya. Ia juga mengungkap bahwa ada yang memiliki data NIK KTP + KK sekecamatan dan mempergunakan data orang untuk daftar layanan Pay Later. "Gila ya data orang buat daftar paylater. Enak banget belanja kredit pake data orang lain," ujarnya.   Pemerintah Bikin RUU PDP Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan bahwa tahun ini diharapkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi bisa diselesaikan. "Pakai Permen Kominfo sudah ada yang lama, itu satu. Ada dua, satu yang mengacu pada undang-undang perbankan, satu lagi kepada undang-undang telekomunikasi yang lama. Tapi akan kita perkuat dengan undang-undang khusus perlindungan data pribadi, tahun ini. Sudah disepakati oleh pemerintah yang diwakili Menkumham dan DPR yang diwakili badan legislatif untuk dibahas tahun ini," jelas Menkominfo di salah satu stasiun TV di Jakarta. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah sudah proses harmonisasi dan diharapkan 2 bulan lagi bisa disampaikan ke DPR. Baca juga: 3 Smartphone Terbaru yang Dibanderol Harga Rp3 JutaanJAKARTA - Transaksi jual beli data pribadi secara ilegal di media sosial ditemukan oleh salah satu netizen. Posting-an akun Twitter @hendralm sempat ramai dan di-retweet hingga puluhan ribu kali. Dalam posting-annya di media sosial, ia menyebutkan bahwa ada yang memperjualbelikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). "Ternyata ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampe jutaan data. Gila gila gila," tulis akun Twitter @hendralm. Ia juga memperlihatkan tangkapan layar atau screenshot yang menunjukkan percakapan tanya jawab yang terjadi di media sosial Facebook. Dalam percakapan di kolom komentar tersebut, tampak terjadi penawaran dari koleksi data pribadi. "Dan bahkan ada yang punya 1000 data KTP + Selfie. Kok bisa ya?," tulisnya. Ia juga mengungkap bahwa ada yang memiliki data NIK KTP + KK sekecamatan dan mempergunakan data orang untuk daftar layanan Pay Later. "Gila ya data orang buat daftar paylater. Enak banget belanja kredit pake data orang lain," ujarnya.   Pemerintah Bikin RUU PDP Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memiliki peranan penting, terutama dalam memproteksi data-data strategis publik. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan bahwa tahun ini diharapkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi bisa diselesaikan. "Pakai Permen Kominfo sudah ada yang lama, itu satu. Ada dua, satu yang mengacu pada undang-undang perbankan, satu lagi kepada undang-undang telekomunikasi yang lama. Tapi akan kita perkuat dengan undang-undang khusus perlindungan data pribadi, tahun ini. Sudah disepakati oleh pemerintah yang diwakili Menkumham dan DPR yang diwakili badan legislatif untuk dibahas tahun ini," jelas Menkominfo di salah satu stasiun TV di Jakarta. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah sudah proses harmonisasi dan diharapkan 2 bulan lagi bisa disampaikan ke DPR. Baca juga: 3 Smartphone Terbaru yang Dibanderol Harga Rp3 Jutaan