Setelah berakhirnya Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diserang isu penghitungan yang salah.https://ototekno.okezone.com/read/2019/04/21/207/2046124/isu-peretasan-situs-pasca-pemilu-pengamat-kpu-harus-berbenahidhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/04/21/207/2046124/isu-peretasan-situs-pasca-pemilu-pengamat-kpu-harus-berbenahhttps://ototekno.okezone.com/read/2019/04/21/207/2046124/isu-peretasan-situs-pasca-pemilu-pengamat-kpu-harus-berbenahMinggu 21 April 2019 15:58 WIBPernita Hestin UntariIlustrasi Hacker (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2019/04/21/207/2046124/isu-peretasan-situs-pasca-pemilu-pengamat-kpu-harus-berbenah-fFHfzkExS9.jpgJAKARTA- Setelah berakhirnya Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diserang isu penghitungan yang salah. Tak hanya itu, kabarnya website KPU juga diserang oleh peretas. Hal tersebut juga pernah terjadi pada Pilkada 2017 dan 2019, di mana website KPU sempat down dan sulit diakses. Isu peretasan kembali hadir dengan model lama dan model baru. Isu adanya serangan dari peretas Rusia dan China kembali hadir, apalagi sebelum gelaran pemilu, KPU juga sempat melontarkan hal ini. Di sisi lain masyarakat yang panik dan tidak tahu secara teknis ikut terbawa isu yangsangat ramai di media sosial. Meskipun Pemilu di Indonesia tidak mengait e-Election, tentu saja informasi yang disediakan KPU melalui website sangat penting. Dalam keterangan yang diterima Okezone, Minggu (21/4/2019) pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan bahwa banyak sekali isu yang menyesatkan di publik. Banyak lewat media sosial dan Whatsapp. Menurutnya selalu ada kemungkinan KPU mengalami serangan pada website dan sistemnya, seperti instansi pemerintah lainnya. Namun konten yang dihadirkan ke publik oleh para buzzer cenderung membodohi publik. “Salah satu yang paling jelas adalah gambar dan video real time hacking antar negara. Banyak web yang menyediakan ini, salah satunya Kaspersky Lab. Masyarakat yang awam diberikan konten ini dan diarahkan bahwa ini adalah bentuk serangan ke KPU. Bahkan ada yang memberikan gambar billing warnet dan masyarakat percaya,” jelas chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini. Baca Juga: Apple Rencanakan Pembaruan Besar pada Kamera iPhone 2019 Menurut Pratama faktor paling utama membuat web KPU down adalah adanya lonjakan kunjungan sehingga server tidak sanggup lagi memproses. Hal ini harusnya diantisipasi KPU sejak lama, karena sudah terjadi saat pilkada. “Saya rasa serangan tetap ada walau tidak sebombastis seperti yang beredar di media sosial. Baiknya pengamanan disinergikan dengan pihak seperti BSSN maupun pihak ketiga yang profesional. Kita punya banyak SDM ahli pengamanan ini,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini. Pratama melihat KPU tidak banyak belajar dari peristiwa web KPU down sebelumnya. Akibatnya sekarang publik yang bingung karena informasi yang sangat simpang siur. Kerjasama dengan BSSN memang sudah ada, walaupun tidak formal. BSSN sendiri punya tugas mengamankan infrastruktur penting, salah satunya sistem milik KPU. “Selain peningkatan keamanan pada sistemnya, KPU juga harus pro aktif memberikan pencerahan ke publik lewat media sosial khususnya. KPU perlu menjadikan media sosial mereka sebagai salah satu alat untuk mengeduksi publik, sehingga publik tidak termakan hoaks teru menerus,” pungkas Pratama.JAKARTA- Setelah berakhirnya Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diserang isu penghitungan yang salah. Tak hanya itu, kabarnya website KPU juga diserang oleh peretas. Hal tersebut juga pernah terjadi pada Pilkada 2017 dan 2019, di mana website KPU sempat down dan sulit diakses. Isu peretasan kembali hadir dengan model lama dan model baru. Isu adanya serangan dari peretas Rusia dan China kembali hadir, apalagi sebelum gelaran pemilu, KPU juga sempat melontarkan hal ini. Di sisi lain masyarakat yang panik dan tidak tahu secara teknis ikut terbawa isu yangsangat ramai di media sosial. Meskipun Pemilu di Indonesia tidak mengait e-Election, tentu saja informasi yang disediakan KPU melalui website sangat penting. Dalam keterangan yang diterima Okezone, Minggu (21/4/2019) pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan bahwa banyak sekali isu yang menyesatkan di publik. Banyak lewat media sosial dan Whatsapp. Menurutnya selalu ada kemungkinan KPU mengalami serangan pada website dan sistemnya, seperti instansi pemerintah lainnya. Namun konten yang dihadirkan ke publik oleh para buzzer cenderung membodohi publik. “Salah satu yang paling jelas adalah gambar dan video real time hacking antar negara. Banyak web yang menyediakan ini, salah satunya Kaspersky Lab. Masyarakat yang awam diberikan konten ini dan diarahkan bahwa ini adalah bentuk serangan ke KPU. Bahkan ada yang memberikan gambar billing warnet dan masyarakat percaya,” jelas chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini. Baca Juga: Apple Rencanakan Pembaruan Besar pada Kamera iPhone 2019 Menurut Pratama faktor paling utama membuat web KPU down adalah adanya lonjakan kunjungan sehingga server tidak sanggup lagi memproses. Hal ini harusnya diantisipasi KPU sejak lama, karena sudah terjadi saat pilkada. “Saya rasa serangan tetap ada walau tidak sebombastis seperti yang beredar di media sosial. Baiknya pengamanan disinergikan dengan pihak seperti BSSN maupun pihak ketiga yang profesional. Kita punya banyak SDM ahli pengamanan ini,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini. Pratama melihat KPU tidak banyak belajar dari peristiwa web KPU down sebelumnya. Akibatnya sekarang publik yang bingung karena informasi yang sangat simpang siur. Kerjasama dengan BSSN memang sudah ada, walaupun tidak formal. BSSN sendiri punya tugas mengamankan infrastruktur penting, salah satunya sistem milik KPU. “Selain peningkatan keamanan pada sistemnya, KPU juga harus pro aktif memberikan pencerahan ke publik lewat media sosial khususnya. KPU perlu menjadikan media sosial mereka sebagai salah satu alat untuk mengeduksi publik, sehingga publik tidak termakan hoaks teru menerus,” pungkas Pratama.