Komisi I DPR RI menyoroti adanya perbedaan data yang cukup besar terhadap data yang sudah teregistrasi.https://ototekno.okezone.com/read/2018/03/19/207/1875080/masih-ada-selisih-data-antara-dukcapil-dan-operator-ini-kata-rudiantaraidhttps://ototekno.okezone.com/read/2018/03/19/207/1875080/masih-ada-selisih-data-antara-dukcapil-dan-operator-ini-kata-rudiantarahttps://ototekno.okezone.com/read/2018/03/19/207/1875080/masih-ada-selisih-data-antara-dukcapil-dan-operator-ini-kata-rudiantaraSenin 19 Maret 2018 21:18 WIBNur Chandra Laksana(Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2018/03/19/207/1875080/masih-ada-selisih-data-antara-dukcapil-dan-operator-ini-kata-rudiantara-OtE69HeAXJ.jpgJAKARTA - Komisi I DPR RI menyoroti adanya perbedaan data yang cukup besar terhadap data yang sudah teregistrasi di dalam database Dukcapil dan masing-masing operator. Mereka menganggap perbedaan data yang cukup besar ini berkaitan dengan operator yang ‘nakal’. “Di data Dukcapil, ada 304 juta pengguna yang sudah didaftarkan. Sedangkan di operator total ada 350 juta pengguna. Adaa selisih sekitar 46 juta,” ujar salah satu anggota Komisi I DPR, Roy Suryo dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kominfo dan operator seluler, Senin (19/3/2018). “Saya menduga ini ada kaitannya dengan operator yang ingin kejar target pelanggan,” lanjutnya. Baca juga: Komisi I Usulkan Panja Perlindungan Data Pelanggan Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Rudiantara mengatakan hal ini wajar. Dia menilai, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. “Salah satu alasannya dikarenakan masyarakat yang ragu hingga mendaftarkan diri dua kali. Ini kan di database Dukcapil tidak tercatat, sedangkan di operator terdeteksi dua kali," jelas Rudiantara. Baca juga: Registrasi Ulang SIM Prabayar, Dukcapil: Database Kami Terlindungi dengan Baik Dia juga menjelaskan bahwa angka ini nantinya akan lebih rapat lagi, setelah dilakukan rekonsiliasi, yang akan dilaksanakan sekira awal April mendatang. “Tapi saya tegaskan, datanya tidak akan persis antara Dukcapil dan operator. Hal Ini merujuk kepada data pengguna seluler dunia, rasionya hanya 0,67,” katanya. “Jadi dari 100 nomer yang terdaftar, pengguna aslinya hanya 67. Dan saya pikir ini tidak akan jauh (dari data Indonesia ke depannya),” tegasnya. Selain itu, Kominfo beserta operator akan mengusahakan untuk menjalankan apa yang diminta oleh Komisi I DPR, yakni menginfomasikan pelanggan mengenai nomer mana saja yang menggunakan sebuah NIK dan KK tertentu. (chn)JAKARTA - Komisi I DPR RI menyoroti adanya perbedaan data yang cukup besar terhadap data yang sudah teregistrasi di dalam database Dukcapil dan masing-masing operator. Mereka menganggap perbedaan data yang cukup besar ini berkaitan dengan operator yang ‘nakal’. “Di data Dukcapil, ada 304 juta pengguna yang sudah didaftarkan. Sedangkan di operator total ada 350 juta pengguna. Adaa selisih sekitar 46 juta,” ujar salah satu anggota Komisi I DPR, Roy Suryo dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kominfo dan operator seluler, Senin (19/3/2018). “Saya menduga ini ada kaitannya dengan operator yang ingin kejar target pelanggan,” lanjutnya. Baca juga: Komisi I Usulkan Panja Perlindungan Data Pelanggan Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Rudiantara mengatakan hal ini wajar. Dia menilai, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. “Salah satu alasannya dikarenakan masyarakat yang ragu hingga mendaftarkan diri dua kali. Ini kan di database Dukcapil tidak tercatat, sedangkan di operator terdeteksi dua kali," jelas Rudiantara. Baca juga: Registrasi Ulang SIM Prabayar, Dukcapil: Database Kami Terlindungi dengan Baik Dia juga menjelaskan bahwa angka ini nantinya akan lebih rapat lagi, setelah dilakukan rekonsiliasi, yang akan dilaksanakan sekira awal April mendatang. “Tapi saya tegaskan, datanya tidak akan persis antara Dukcapil dan operator. Hal Ini merujuk kepada data pengguna seluler dunia, rasionya hanya 0,67,” katanya. “Jadi dari 100 nomer yang terdaftar, pengguna aslinya hanya 67. Dan saya pikir ini tidak akan jauh (dari data Indonesia ke depannya),” tegasnya. Selain itu, Kominfo beserta operator akan mengusahakan untuk menjalankan apa yang diminta oleh Komisi I DPR, yakni menginfomasikan pelanggan mengenai nomer mana saja yang menggunakan sebuah NIK dan KK tertentu. (chn)