Hal ini kembali ditegaskan setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Pemerintah menjadikan RUU PDP sebagai prioritas mereka.https://ototekno.okezone.com/read/2018/03/14/207/1872719/menkominfo-ruu-pdp-sudah-jadi-prioritas-pemerintahidhttps://ototekno.okezone.com/read/2018/03/14/207/1872719/menkominfo-ruu-pdp-sudah-jadi-prioritas-pemerintahhttps://ototekno.okezone.com/read/2018/03/14/207/1872719/menkominfo-ruu-pdp-sudah-jadi-prioritas-pemerintahRabu 14 Maret 2018 17:09 WIBNur Chandra LaksanaMenkominfo Rudiantara (foto : Nur Chandra Laksana/Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/03/14/207/1872719/menkominfo-ruu-pdp-sudah-jadi-prioritas-pemerintah-6pYMa7hj9i.jpgJAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan jika Pemerintah telah menjadikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pibadi (RUU PDP) sebagai prioritas. Hal ini kembali ditegaskan setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Pemerintah menjadikan RUU PDP sebagai prioritas mereka. “Bukan, ini sudah disampaikan pemerintah sudah sepakat. Tapi kan harus dibicarakan dengan DPR (terlebih dahulu),” ujar Rudiantara selepas acara Diskusi Entering the Next Phase of Data Era di Balai Kartini, Jakarta Rabu (14/3/2018). Rudiantara juga kembali menegaskan, bahwa RUU PDP ini sudah sangat mendesak. Namun dikarenakan sudah ada lima RUU prioritas yang sekiranya lebih mendesak, maka RUU PDP harus menunggu antrian. Baca Juga : Rudiantara Ingin RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan “Kan saya sudah katakan, saya tetap usahakan (masuk tahun 2018). Kalau satu di antara lima RUU prioritas ini selesai, RUU PDP pasti masuk,” tegasnya. Ada beberapa alasan mengapa RUU PDP ini harus disegerakan. Yang pertama dikarenakan Indonesia kini masih belum memiliki Undang-Undang yang melindungi data pribadi milik masyarakat Indonesia. Baca Juga : Komisi I DPR Dukung Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Selain itu, ada dorongan dari pelaku e-commerce untuk segera mengesahkan RUU PDP ini. “Sudah saya jelaskan, negara EU tidak mau melakukan cross border e-commerce dengan negara yang tidak memiliki UU perlindungan data. Ini penting kan untuk perekonomian kita,” paparnya. Sebenarnya, RUU PDP ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Komisi I DPR RI dan juga elemen masyarakat Indonesia. (chn)JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan jika Pemerintah telah menjadikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pibadi (RUU PDP) sebagai prioritas. Hal ini kembali ditegaskan setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Pemerintah menjadikan RUU PDP sebagai prioritas mereka. “Bukan, ini sudah disampaikan pemerintah sudah sepakat. Tapi kan harus dibicarakan dengan DPR (terlebih dahulu),” ujar Rudiantara selepas acara Diskusi Entering the Next Phase of Data Era di Balai Kartini, Jakarta Rabu (14/3/2018). Rudiantara juga kembali menegaskan, bahwa RUU PDP ini sudah sangat mendesak. Namun dikarenakan sudah ada lima RUU prioritas yang sekiranya lebih mendesak, maka RUU PDP harus menunggu antrian. Baca Juga : Rudiantara Ingin RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan “Kan saya sudah katakan, saya tetap usahakan (masuk tahun 2018). Kalau satu di antara lima RUU prioritas ini selesai, RUU PDP pasti masuk,” tegasnya. Ada beberapa alasan mengapa RUU PDP ini harus disegerakan. Yang pertama dikarenakan Indonesia kini masih belum memiliki Undang-Undang yang melindungi data pribadi milik masyarakat Indonesia. Baca Juga : Komisi I DPR Dukung Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Selain itu, ada dorongan dari pelaku e-commerce untuk segera mengesahkan RUU PDP ini. “Sudah saya jelaskan, negara EU tidak mau melakukan cross border e-commerce dengan negara yang tidak memiliki UU perlindungan data. Ini penting kan untuk perekonomian kita,” paparnya. Sebenarnya, RUU PDP ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Komisi I DPR RI dan juga elemen masyarakat Indonesia. (chn)