Menkominfo mengapresiasi produsen perangkat elektronik yang menerapkan  TKDN sebesar 30 persen untuk tahun depan.https://ototekno.okezone.com/read/2016/10/20/207/1520440/menkominfo-aturan-kandungan-lokal-bangun-kemandirian-bangsa-indonesiaidhttps://ototekno.okezone.com/read/2016/10/20/207/1520440/menkominfo-aturan-kandungan-lokal-bangun-kemandirian-bangsa-indonesiahttps://ototekno.okezone.com/read/2016/10/20/207/1520440/menkominfo-aturan-kandungan-lokal-bangun-kemandirian-bangsa-indonesiaKamis 20 Oktober 2016 21:19 WIBArsan MailantoMenkominfo Rudiantara (Foto: Arsan/Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/10/20/207/1520440/menkominfo-aturan-kandungan-lokal-bangun-kemandirian-bangsa-indonesia-3UZbqJnwWk.JPGJAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengapresiasi produsen perangkat elektronik yang menerapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk tahun depan. "Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Lenovo untuk memproduksi smartphone Moto di dalam negeri," ujarnya di Ruang Serbaguna Gedung Kominfo, dalam acara konferensi pers TKDN Motorola di Jakarta, Kamis (20/10/2016). Menurutnya, kebijakan TKDN 30 persen sebetulnya tidak melulu untuk meningkatkan industri. Akan tetapi, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. "Sebenarnya kebijakan TKDN, ditujukan untuk membentuk kemandirian bangsa Indonesia di sektor industri telekomunikasi," ungkap Rudiantara. Pria yang akrab disapa Chief RA tersebut menyatakan, untuk memenuhi TKDN produsen bisa memilih dari sisi mana memenuhinya, bisa dari hardware atau software, bahkan bisa keduanya. "Sebab ini kebijakan yang mempersiapkan kita untuk memasuki era yang akan datang. Jadi TKDN ini merupakan bentuk kemandirian Indonesia di masa yang akan datang,” jelas menteri. Sementara itu, Rudiantara juga mengakui skema TKDN juga cenderung berasas kepercayaan tak bisa digeneralisasi untuk semua vendor global. "Kalau ada produk dari vendor yang enggak jelas, ngapain? proses sertifikasi untuk barang yang akan dipasarkan di Indonesia tetap kita lakukan," tegasnya. Untuk menjamin keamanan produk pasca-produksi, Kementerian Kominfo juga bakal melakukan operasi inspeksi mendadak di lapangan dan dilakukan secara tiba-tiba, tapi tidak berkala. "Kita akan cek, kalau terdapat produk yang sebelumnya sudah lolos sertifikasi. Tetapi tidak sesuai kenyataannya dan kedapatan kita tangkap, kena pinalti, dan sanksi," tegas menteri.JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengapresiasi produsen perangkat elektronik yang menerapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk tahun depan. "Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Lenovo untuk memproduksi smartphone Moto di dalam negeri," ujarnya di Ruang Serbaguna Gedung Kominfo, dalam acara konferensi pers TKDN Motorola di Jakarta, Kamis (20/10/2016). Menurutnya, kebijakan TKDN 30 persen sebetulnya tidak melulu untuk meningkatkan industri. Akan tetapi, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. "Sebenarnya kebijakan TKDN, ditujukan untuk membentuk kemandirian bangsa Indonesia di sektor industri telekomunikasi," ungkap Rudiantara. Pria yang akrab disapa Chief RA tersebut menyatakan, untuk memenuhi TKDN produsen bisa memilih dari sisi mana memenuhinya, bisa dari hardware atau software, bahkan bisa keduanya. "Sebab ini kebijakan yang mempersiapkan kita untuk memasuki era yang akan datang. Jadi TKDN ini merupakan bentuk kemandirian Indonesia di masa yang akan datang,” jelas menteri. Sementara itu, Rudiantara juga mengakui skema TKDN juga cenderung berasas kepercayaan tak bisa digeneralisasi untuk semua vendor global. "Kalau ada produk dari vendor yang enggak jelas, ngapain? proses sertifikasi untuk barang yang akan dipasarkan di Indonesia tetap kita lakukan," tegasnya. Untuk menjamin keamanan produk pasca-produksi, Kementerian Kominfo juga bakal melakukan operasi inspeksi mendadak di lapangan dan dilakukan secara tiba-tiba, tapi tidak berkala. "Kita akan cek, kalau terdapat produk yang sebelumnya sudah lolos sertifikasi. Tetapi tidak sesuai kenyataannya dan kedapatan kita tangkap, kena pinalti, dan sanksi," tegas menteri.