Presiden meminta UU KIP yang akan berlaku besok, 1 Mei 2010 harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan badan publik agar tidak menimbulkan ekses negatif.https://ototekno.okezone.com/read/2010/04/30/54/327972/sby-jalankan-uu-kip-dengan-baikidhttps://ototekno.okezone.com/read/2010/04/30/54/327972/sby-jalankan-uu-kip-dengan-baikhttps://ototekno.okezone.com/read/2010/04/30/54/327972/sby-jalankan-uu-kip-dengan-baikJum'at 30 April 2010 13:03 WIBInsaf Albert TariganPresiden Soesilo Bambang Yudhoyonohttps://img.okezone.com/content/2010/04/30/54/327972/QiLvshgE8B.jpgJAKARTA - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang resmi berlaku besok 1 Mei 2010 harus disosialisasikan kepada masyarakat dan badan-badan publik baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, undang-undang itu tidak menimbulkan ekses negatif.Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (30/4), saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat di Kantor Presiden, Jakarta."Kita berharap pelaksanaan undang-undang ini, keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari good governance betul-betul bisa berjalan dengan baik di negeri kita ini," kata Presiden.Kepala Negara menambahkan, lazimnya undang-undang baru, diperlukan kegigihan dari Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sosialisasi. Sehingga, badan-badan publik mengetahui informasi apa yang menjadi hak masyarakat dan informasi bagaimana yang tidak boleh dibuka ke publik demi tujuan tertentu.Meski demikian, Yudhoyono mengakui, keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia belum seperti di negara-negara lain. Karena di negara lain, undang-undang itu biasanya berpasangan dengan Undang-Undang Rahasia Negara."Tapi mari, yang ada ini kita jaga dan jalankan dengan baik. Sehingga, tidak ada ekses negatif dari undang-undang yang mulia ini," ujarnya.JAKARTA - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang resmi berlaku besok 1 Mei 2010 harus disosialisasikan kepada masyarakat dan badan-badan publik baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, undang-undang itu tidak menimbulkan ekses negatif.Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (30/4), saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat di Kantor Presiden, Jakarta."Kita berharap pelaksanaan undang-undang ini, keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari good governance betul-betul bisa berjalan dengan baik di negeri kita ini," kata Presiden.Kepala Negara menambahkan, lazimnya undang-undang baru, diperlukan kegigihan dari Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sosialisasi. Sehingga, badan-badan publik mengetahui informasi apa yang menjadi hak masyarakat dan informasi bagaimana yang tidak boleh dibuka ke publik demi tujuan tertentu.Meski demikian, Yudhoyono mengakui, keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia belum seperti di negara-negara lain. Karena di negara lain, undang-undang itu biasanya berpasangan dengan Undang-Undang Rahasia Negara."Tapi mari, yang ada ini kita jaga dan jalankan dengan baik. Sehingga, tidak ada ekses negatif dari undang-undang yang mulia ini," ujarnya.